.webp)
Bupati Meranti Muhammad Adil mengatakan 'Kementerian Keuangan berisi iblis atau setan' hingga memicu kontroversi. Usai kontroversi ini, Bupati Adil pun mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian. Bagaimana kronologinya?
Semua bermula saat Bupati Adil minta agar minyak di Meranti tidak diambil lagi karena pembagian dana bagi hasilnya dinilai tak jelas. Ucapan itu disampaikan Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (9/12) kemarin. Adil menyebut nilai sulit mendapat penjelasan soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.
"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100," tegas Adil seperti dilihat di Youtube Diskomimfotik Riau, Senin (12/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adil mengaku sudah berulang kali minta penjelasan kepada Kementerian Keuangan. Namun sulit karena selalu diminta secara zoom, bahkan data baru dibuka setelah dia terus mendesak.
"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel," katanya.
Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis
Alasan itulah yang kemudian membuat Adil kesal. Bahkan Adil menyebut pegawai Kemenkeu iblis dan setan.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," katanya.
"Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi US$ 60, atau US$ 80 yang bapak sampaikan, atau US$ 100 seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi. Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya tahun ini sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari," kata Adil mencecar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.
Bagaimana reaksi Kemenkeu? Baca halaman selanjutnya.
Simak Video 'Pernyataan Bupati Meranti Kemenkeu Berisi Iblis Dijawab Stafsus Sri Mulyani':
Stafsus Menkeu Bereaksi
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo mendesak Bupati Meranti Muhammad Adil meminta maaf usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis. Yustinus mendesak Adil meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu. Respons tersebut disampaikan Yustinus lewat video berdurasi 1,22 menit yang diunggah melalui Twitter pribadinya.
Dalam pernyataannya, Yustinus mengaku keberatan atas ucapan Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan. Dia mengatakan ucapan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
"Saya Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan," kata Yustinus, Minggu (11/12/2022).
"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," katanya.
Dia lalu menjelaskan tentang dana bagi hasil (DBH) yang sempat dikomentari oleh Adil. Menurutnya, Kemenkeu telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil tersebut sesuai undang-undang.
"Kementerian Keuangan justru sesuai UU telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama," kata Yustinus lagi
.
Tak Gubris Desakan Minta Maaf
Namun, Bupati Adil tak terlalu menggubris desakan untuk minta maaf secara terbuka.
"Saya mau rapat," kata Adil, dilansir detikSumut, Senin (12/12/2022).
Adil pun tidak begitu menggubris desakan Yustinus, termasuk soal kekecewaan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait ucapan iblis dan setan.
"Josss...," jawab Adil singkat saat ditanya terkait desakan minta maaf secara terbuka.
Dipanggil Kemendagri dan Ditegur
Tak lama setelah kegaduhan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Adil. Bupati Adil mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022). Teguran ini disampaikan saat Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12).
"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar Suhajar.
Suhajar juga banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tutur Suhajar.
Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.
"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," ungkap Suhajar.
Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.
"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," jelas Suhajar.
