.webp)
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Penghargaan diberikan atas komitmen dan implementasi pelayanan publik berbasis HAM yang dilaksanakannya sebagai kepala daerah.
Penghargaan diterima Ratu Tatu Chasanah di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12/2022), bertepatan dengan Peringatan HAM se-Dunia ke-74 tahun 2022.
"Alhamdulillah, penghargaan ini adalah apresiasi yang menjadi motivasi bagi kami pemda Kabupaten Serang untuk terus melaksanakan pelayanan yang berbasis HAM dan pemerataan pembangunan untuk semua," kata Tatu melalui keterangan tertulis, Senin (12/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tatu menjabarkan, secara umum lima kriteria pelayanan berbasis HAM sudah dilaksanakan Pemkab Serang, antara lain terpenuhi aksesibilitas dan sarana prasarana ramah HAM hingga ke tingkat desa. Kemudian ketersediaan SDM atau petugas pelayanan, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, inovasi pelayanan publik, dan integritas.
"Alhamdulillah berbagai kriteria penilaian telah dapat diikuti dan dipenuhi sesuai ketentuan. Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama semangat pelayanan prima yang dijalankan oleh jajaran Pemkab Serang," imbuh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten itu.
Tatu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta jajarannya atas pendampingan selama proses penilaian.
"Termasuk apresiasi terhadap jajaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang yang mengawal proses penilaian sehingga penghargaan ini bisa kami dapat," ungkap Tatu.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai HAM.
"Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, dan instansi yang responsif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM," tutur Ma'ruf.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan upaya penegakkan HAM merupakan proses yang harus dilakukan secara kontinyu. Indonesia, kata Yasonna, memperoleh apresiasi dari dunia atas implementasi Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang saat ini telah memasuki generasi kelima dan berfokus pada kelompok rentan.
"Saat ini RAN-HAM generasi kelima berfokus pada perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang secara teknis melibatkan seluruh stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemajuan HAM," ujar Yasonna.
(akn/ega)
