KPK Minta Instansi Pemerintah Potong Tunjangan ASN yang Tak Lapor LHKPN

ADVERTISEMENT

KPK Minta Instansi Pemerintah Potong Tunjangan ASN yang Tak Lapor LHKPN

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 09 Des 2022 18:11 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong setiap instansi pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang bandel dalam pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak tanggung-tanggung, KPK berharap tunjangan para wajib lapor itu dipotong.

"Kami mendorong kepada instansi mendorong sanksi yang jelas. Misalnya pemotongan tunjangan, itu efektif," kata Direktur LHKPN KPK Isnaini dalam konferensi pers dalam kegiatan Hakordia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

"Jikalau mereka tidak melaporkan, salah satu komponennya, dilakukan pemotongan, itu contohnya," tambah dia.

Selain itu, dia menjelaskan pihaknya sangat terbantu Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan itu diatur pemberian sanksi terhadap PNS yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Isnaini menyebut setidaknya ada aturan pemberian hukum disiplin berat terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ataupun Pratama jika tak melapor. Sementara itu, untuk Pejabat Administratif dan Fungsional bakal dikenai hukuman disiplin sedang.

"Peraturan Pemerintah tersebut sudah diatur secara tegas bahwa bagi Pejabat Pimpinan Tinggu Madya atau pratama, jikalau mereka tidak lapor, maka menurut Peraturan Pemerintah tersebut dikenakan hukuman disiplin berat. Pejabat Administratif dan fungsional dikenakan hukuman disiplin sedang," jelas dia.

Selain bagi yang tak melapor, Isnaini bakal memproses para penyelenggara negara yang tak memberikan informasi valid terkait LHKPN. Dia menyebut pihaknya bakal memanggil dan meminta klarifikasi terhadap pejabat tersebut.

"Mengenai sanksi jikalau mereka tidak melaporkan secara lengkap, jadi kalo ditemukan, kami bisa memanggil, mengklarifikasi dan meminta kepada mereka untuk segara melengkapi apa yang belum mereka laporkan," tegas Isnaini.

Terhitung hingga November 2022, KPK telah menerima setidaknya 375,878 LHKPN dari jumlah total 383,147 wajib lapor. Jumlah itu setidaknya berjumlah 98,10%.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam kata sambutan pembukaan Hari Antikorupsi Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022. Dari jumlah itu, kata Firli hanya 94,03% wajib lapor yang menyampaikan LHKPN secara lengkap.

"Penyelenggara negara yang patuh menyampaikan laporan secara lengkap sebanyak 360.254 atau 94,03% dari wajib lapor," kata Firli di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).

Berikut data tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dari berbagai instansi penyelenggara negara. Tertinggi, ada Pihak BUMN/BUMD dengan nilai 97,04%.

Kemudian, disusul dengan lembaga Yudikatif dengan nilai 96,53%, dan lembaga eksekutif sebanyak 93,76%. Di paling bawah, ada lembaga legislatif dengan catatan hanya 89,83% kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN.

(mha/azh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT