Andre Rosiade Harap IPO Pertamina Hulu Selaras Pasal 33 UUD 1945

ADVERTISEMENT

Andre Rosiade Harap IPO Pertamina Hulu Selaras Pasal 33 UUD 1945

Danica Adhitiawarman - detikNews
Rabu, 07 Des 2022 16:33 WIB
Andre Rosiade
Foto: Istimewa
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendukung langkah PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, untuk menawarkan saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) sebesar 10%-15% di bursa saham Indonesia. Ia menilai langkah ini penting untuk menunjang rencana pertumbuhan produksi minyak dan gas (migas) domestik lima tahun mendatang.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Wamen BUMN I di Gedung DPR, Senayan, Andre mengimbau PHE untuk menyelaraskan IPO dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diatur di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Seperti apa yang selalu disampaikan Pak Prabowo dan kami Partai Gerindra memiliki manifesto perjuangan yang mana salah satunya memastikan pelaksanaan ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Yang menjadi catatan kami bahwasanya IPO yang akan dilakukan Pertamina Hulu Energi ini jangan sampai mengurangi peran negara, jangan sampai negara kalah yang berujung pelanggaran konstitusi negara Pasal 33 UUD 1945," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2022).

Ia mengungkap tren produksi minyak mentah di Indonesia menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) dari PHE belakangan sudah mencapai sekitar US$ 4 miliar hingga US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 62,4 triliun hingga Rp 93,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.601 per US$).

Andre berharap PHE dapat mengembangkan wilayah kerja produksi dengan permodalan yang akan didapatkan dari penawaran saham tersebut. Hal ini tentunya dengan tetap menerapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan.

"Kita memahami Pak Dirut butuh capex 7 miliar dolar untuk memastikan bahwa Pertamina mencari cadangan baru, sehingga mampu menyediakan ketersediaan minyak bagi rakyat Indonesia. Karena Pertamina Hulu Energi ini yang memastikan ketersediaan minyak dan gas NKRI, jadi Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi catatan sebagai landasan dari pelaksanaan IPO ini," ucapnya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT