Rakyat Sumsel Ancam Judicial Review Perpres PLTU

Palembang - Provinsi Sumatra Selatan sebagai daerah lumbung energi nasional ternyata tidak masuk dalam daerah calon lokasi pembangunan PLTU (pembangkit listik tenaga uap) pada crash program pemerintah. Tidak tercantumnya Sumsel dalam Perpres PLTU 10.000 MW tersebut membuat beberapa elemen masyarakat di daerah ini bereaksi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Kadin Sumsel Bambang Hariyanto dalam diskusi yang digagas Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Sumsel, Kamis (27/7/2006). "Setelah melakukan diskusi dan mengkaji Perpres 71 dan 72 tersebut kami melihat adanya peluang untuk melakukan upaya hukum. Rakyat Sumsel bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap perpres tersebut," kata Bambang dalam diskusi yang dihadiri Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal, Direktur LBH Palembang Nurkholis, SH, Ketua KNPI Sumsel Andi Wijaya. Menurut Bambang, dengan lahirnya perpres ini rakyat Sumsel harus mengambil sikap. "Perpres ini telah menafikkan keberadaan Provinsi Sumsel sebagai lumbung energi nasional yang dicanangkan Presiden SBY pada 2004 lalu," paparnya.Rencana melakukan uji material terhadap dua perpres tersebut ke MA juga mendapat dukungan dari Direktur LBH Palembang Nurkholis. "Selain upaya judicial review, saya pikir Presiden SBY juga bisa diadukan secara pidana karena telah melakukan kebohongan publik. Dia mencanangkan Sumsel sebagai lumbung energi nasional," tuturnya. Tapi ternyata saat menerbitkan Perpres No. 71 dan 72, Sumsel tidak dimasukkan sebagai daerah tempat dibangunnya PLTU sebagai agian dari crash program. "Yang masuk justru daerah yang tidak memiliki sumber daya alam batubara," keluh dia.Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden SBY pada 5 Juli terdapat lampiran yang menyebutkan, PLTU dalam crash program PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 10.000 MW. Sebanyak 10 PLTU dengan kapasitas besar akan dibangun di pulau Jawa, tiga PLTU di Banten, dua PLTU di Jawa Barat, dua PLTU di Jawa Tengah dan tiga PLTU di Jawa Timur. PLTU tersebut dibangun dengan kapasitas 300 MW - 700 MW. (wiq/)