Pemondokan dan Penerbangan Haji Masih Rawan Penyelewengan

Jakarta - Pelaksanaan ibadah haji masih menyimpan persoalan. Meski terus diperbaiki pelaksanaannya, namun ditengarai masih ada celah yang rawan penyimpangan."Soal penerbangan dan pemondokan masih rawan penyelewengan. Karena itu penetapan biaya ibadah haji tahun ini kita cukup alot," kata anggota Komisi VIII DPR, Ikhwan Syam dalam diskusi tentang korupsi dalam ibadah haji, di hotel Sofyan Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2006).Soal penerbangan, dia membandingkan dengan ongkos penerbangan jamaah haji Malaysia yang hanya US$ 1.040, sementara Indonesia mencapai US$ 1.100, dari sebelumnya U$ 1.200. "Garuda bersikukuh harga sewa mahal, sedang musim liburan, dan juga biaya avtur. Padahal untuk biaya umroh cukup bayar US$ 725-US$ 1000. Kenapa kita masih lebih mahal?" tanya dia. Sementara untuk pemondokan haji, kata Ikhwan, mulai dilakukan perbaikan. Untuk jamaah dicarikan pemondokan tidak melebihi 1.000 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. "Sanitasi juga harus baik dan tidak boleh ada penambahan jamaah. Dan ini bisa dilakukan dengan biaya pemodokan 2.000 Riyal," ujar dia. Hal yang lebih penting, menurut dia, perlunya perombakan UU tentang penyelenggaraan haji, karena selama ini UU ini masih lemah. "Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi pemerintah terlalu sentris, maka kita coba untuk mengurangi peran dominannya sehingga nantinya proporsional, ada lembga lain yang dilibatkan," ujar dia. Sementara Direktur Pembinaan Haji Departemen Agama, Mochtar Ilyas menegaskan, bila nanti ada bukti memang terjadi penyimpangan, masyarakat dipersilakan untuk melaporkan. "Tahun ini penerbangan dan pemondokan sudah jauh lebih bagus," ucap dia. (asy/)