Atasi Konflik Palestina, PBB Harus Direformasi

Jakarta - Bagaimana cara agar krisis Palestina bisa berakhir? Solusi yang dirasa tokcer adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengajak negara-negara di dunia yang peduli kemanusiaan untuk mereformasi PBB terutama Dewan Keamanan (DK)."Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. DK tidak perlu anggota tetap dan anggota tak tetap dan tanpa hak veto. Karena selama ini AS bisa memveto seenaknya," komentar Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Sahar L Hasan dalam diskusi mencari pemecahan masalah Palestina di kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2006).Senada dengan dengan Sahar, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Hussein Umar mengusulkan negara-nengara muslim non-Arab seperti Turki, Indonesia dan Malaysia proaktif melakukan tekanan bersama Liga Arab dan OKI. "Memang DK PBB harus dirombak. Kalau DK masih seperti itu, apa saja resolusi mengenai akan diveto terus," katanya.Dubes Palestina Fariz N Mehdawi yang hadir dalam diskusi itu menyampaikan apresiasi terhadap acara itu. Dia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan warga Muslim Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina. "Saya juga mengharapkan dukungan dari Indonesia dengan terus memberikan solusi apakah itu politik maupun ekonomi," ujarnya.Sedangkan Dubes Iran Behrooz Kamalwanji mengutip pernyataan pemimpin revolusi Iran, Ali Khomeini, yang pernah menyatakan bahwa AS adalah setan yang sangat besar."Karena sifatnya seperti setan, selalu berusaha mengumpulkan kekuatan, mencari kekuatan, memaksa semua orang menuruti tindakannya. Tiap ada permasalahan yang dialami suatu negara, pasti ada indikasi campur tangan AS," kata Behrooz. (nrl/)