Beda dari PKS, Interupsi Demokrat soal RKUHP Diwarnai Tepuk Tangan

ADVERTISEMENT

Beda dari PKS, Interupsi Demokrat soal RKUHP Diwarnai Tepuk Tangan

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 11:33 WIB
Rapat paripurna DPR RI Selasa (6/12/2022) dengan agenda pengesahan RKUHP. (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Rapat paripurna DPR RI Selasa (6/12/2022) dengan agenda pengesahan RKUHP. (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

Momen pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di rapat paripurna diwarnai debat panas oleh partai politik di luar pemerintahan, PKS, saat menyampaikan interupsi. Berbeda dengan PKS, interupsi dari Fraksi Partai Demokrat justru disambut tepuk tangan oleh anggota Dewan.

Momen itu terjadi di tengah rapat paripurna di Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat itu dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Hadir juga pimpinan lain, yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus.

Penyampaian catatan terhadap RKUHP disampaikan oleh anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso. Santoso mengatakan pihaknya mendukung penuh semangat dekolonialisasi dalam RKUHP tapi dengan wanti-wanti.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi sebagai produk warisan kolonial Belanda," kata Santoso mengawali interupsinya.

"Namun penting untuk diingat bahwa semangat dekolonialisasi ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat," lanjutnya.

Santoso meminta pemerintah nantinya harus menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, terutama dalam mengemukakan pendapat.

"Pemerintah juga harus mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat terutama hak kebebasan berpendapat. Karena itu perlindungan terhadap hak kepada seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU ini. Demikian dari Fraksi Partai Demokrat," katanya.

Interupsi Santoso soal RKUHP lalu disambut tepuk tangan oleh para anggota Dewan di ruangan rapat paripurna. Dasco lalu memuji interupsi oleh Fraksi Demokrat. Menurutnya, interupsi tersebut sudah seperti selayaknya.

"Baik terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih pada kesempatan sidang paripurna hari ini. Untuk itu kami akan menanyakan kembali apakah Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana dapat disahkan menjadi undang-undang?" ujar Dasco yang dijawab 'setuju' oleh peserta rapat.

Simak Video 'Interupsi Panas Anggota Fraksi PKS dalam Pengesahan RKUHP':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT