KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL

ADVERTISEMENT

KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Senin, 05 Des 2022 16:32 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo
Foto: KKP-Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan PT. Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat untuk melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data di kami, saat ini PT. LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Victor, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. "Perizinan-perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA," ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebut Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang, sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan," tegas Victor.

Dia mengungkapkan badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal yang sama berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan," kata Victor

Terkait persoalan ini, Victor memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Diharapkan langkah tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah secara komprehensif.

(ega/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT