Korban Kanjuruhan Laporkan Bareskrim ke Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi

ADVERTISEMENT

Korban Kanjuruhan Laporkan Bareskrim ke Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 05 Des 2022 15:29 WIB
Kuasa hukum korban Tragedi Kanjuruhan, Anjar Nawan Yusky. (Azhar/detikcom)
Kuasa Hukum Korban Tragedi Kanjuruhan, Anjar Nawan Yusky (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Tim gabungan korban Tragedi Kanjuruhan mengadukan Bareskrim Polri ke Ombudsman RI (ORI) soal dugaan maladministrasi. Laporan dilayangkan karena laporan korban Kanjuruhan dinilai ditunda-tunda dan berakhir ditolak.

"Itu terkait dengan kejadian dua minggu yang lalu, waktu kita ke Mabes Polri khususnya ke Bareskrim, jadi kita kan ke Bareskrim mulai hari Jumat tanggal berapa ya, sampai berlanjut ke hari Sabtu dan Senin," kata kuasa hukum korban Kanjuruhan, Anjar Nawan Yusky, saat dimintai konfirmasi, Senin (5/12/2022).

"Singkat kata, kalau saya bilang, itu kan kami menilai sebagai suatu pelayanan publik yang berlarut-larut, berbelit-belit. Nah, itu menurut hukum itu merupakan bagian dari perbuatan maladministrasi, salah satunya penundaan berlarut," sambungnya.

Laporan itu teregister dengan nomor agenda 20528.2022 atas nama Tim Hukum Gabungan Aremania. Laporan ini dilayangkan pada 23 November 2022.

"Kita lapor (ke Bareskrim) mulai hari Jumat, sudah disarankan prosedur, kita tunggu sampai sore, tidak ada jawaban, belum ada kejelasan. Kita follow-up hari Sabtu-nya, disampaikan petugas tidak ada yang jaga. Diminta lanjut ke hari Senin. Saya kira Senin tinggal terbit laporan polisi aja, kita ngulang lagi proses seperti hari Jumat," ujarnya.

"Nah setelah mengulang, menunggu kurang lebih 4 jam, hasilnya yang bisa diterima cuma mengenai pasal-pasal perlindungan anak. Nah ini kan apa alasannya, menurut kami ini mengada-ada," tambahnya.

Lebih lanjut, dia membandingkan pelaporan yang pihaknya lakukan ke Divisi Propam Polri. Laporan tersebut selesai dalam waktu satu hari.

"Nah kami kita nggak bicara soal materi perkara, tapi kami bicara soal pelayanan publik Mabes Polri khususnya Bareskrim, kami duga ini maladministrasi, bentuknya adalah penundaan berlarut," katanya.

"Kalau boleh membandingkan, contohnya kita, kita sebagai pelapor di Divpropam sehari selesai orang lapor itu nggak perlu lama-lama dong nggak perlu berhari-hari, selama pelapornya jelas yang dilaporkan tentang apa jelas terima aja," tambahnya.

Sebelumnya, para korban Tragedi Kanjuruhan mengadukan mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta ke Propam Polri. Selain itu, mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan para pelaku penembakan gas air mata kala itu diadukan.

Perwakilan kuasa hukum, Anjar Nawan Yusky, mengatakan laporan ini telah diterima Propam. Laporan ini teregister dengan nomor SPSP2/7136/XI/2022/Bagyanduan.

"Terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, utamanya mengenai pelanggaran SOP dalam pengamanan pertandingan di Stadion Kanjuruhan," kata Anjar saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/11).

Diketahui, Irjen Nico Afinta kini sudah dimutasi sebagai Sahli Sosbud Kapolri.

Terlihat pada surat aduan Propam yang diterima itu pihak yang dilaporkan, yakni anggota Satbrimob Polda Jatim yang terlibat PAM stadion berdasarkan sprin pengamanan dari Kapolres Malang nomor Sprin/1606/IX/PAM3.3/2022 tanggal 28 September 2022.

Lalu, anggota Sabhara Polres Malang yang juga terlibat pada pengamanan di sprin yang sama.

"Khususnya mengenai tembakan GAM (gas air mata) yang akhirnya menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan luka," ujar Anjar.

(azh/yld)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT