Tito Persilakan KPU Jalankan Tahapan Pemilu Meski Perppu Belum Keluar

ADVERTISEMENT

Tito Persilakan KPU Jalankan Tahapan Pemilu Meski Perppu Belum Keluar

Anggi Muliawati - detikNews
Senin, 05 Des 2022 14:21 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: Tito Karnavian (dok. Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan KPU tetap boleh melanjutkan tahapan Pemilu meski Perppu Pemilu belum keluar. Tito mengatakan nantinya tahapan pemilu di 4 DOB akan diatur dengan Peraturan KPU (PKPU).

KPU RI akan membuka pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 6 Desember 2022. Namun, hingga saat ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait aturan pemilu di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) belum keluar.

"KPU tetap running sesuai dengan tahapannya yaitu 6 Desember mereka menerima berkas pencalonan DPD, yang provinsi lain tetap jalan terus, tetapi dalam Perpu itu nanti ada satu pasal khusus mengenai 4 DOB. Tahapan mengenai 4 DOB akan diatur dengan PKPU," kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

"Jadi tahapannya bisa dilonggarkan dikit. Ketika sudah diketok dia akan mengikuti tahapan sendiri, tahapan itu tidak merugikan semua pihak. Sudah diatur oleh KPU," sambungnya.

Tito mengatakan saat ini Perppu Pemilu belum keluar lantaran masih menunggu Papua Barat Daya. Tito mengatakan jika Papua Barat Daya telah diundangkan, maka segera akan dilakukan pelantikan Pj Gubernur.

"Perpu kita masih menunggu Papua Barat Daya dulu. Papua Barat Daya sudah dikirim minggu lalu oleh DPR hasil penetapannya. Dari DPR kemudian ke presiden, sekarang berupaya minggu ini segera diundangkan Papua Barat Daya," ujarnya.

"Kalau Papua Barat Daya sudah menjadi Undang-Undang dan de facto segera dilakukan pelantikan dan peresmian Pj Gubernur nya. Ini kan baru de jure, kalau sudah de facto baru kemudian kita keluarkan Perpu Pemilu," sambungnya.

Tito menyebut jika Perppu Pemilu dibuat sebelum adanya Undang-Undang Papua Barat Daya, maka akan ada pembuatan Perppu kedua. Menurutnya, Perppu itu dapat keluar, jika semua substansi telah disepakati, dan ditandatangani oleh presiden untuk segera menjadi UU.

"Kalau Perppu Pemilu kita buat sekarang, nanti Papua Barat Daya diundangkan, masa harus buat perpu lagi, jadi dua kali. Cukup satu kali Perppu. Maka Perppu ini sangat bergantung dari kecepatan mengundangkan Papua Barat Daya," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbicara soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengakomodasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah otonomi baru(DOB) Papua. Hasyim berharap agar perppu ini bisa rampung sebelum Desember 2022.

"Harusnya begitu (rampung sebelum Desember 2022), penyerahan dukungan bagi calon DPD di provinsi-provinsi baru kan," kata Hasyim usai rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).

Hasyim mengatakan pihaknya tak mengetahui apakah nomor urut parpol akan diatur dalam Perppu Pemilu 2024 itu.

"Ini (nomor urut) saya kira ditanyakan kepada pembentuk UU ya. Jangan kepada saya karena KPU kan pelaksana UU," tuturnya

Simak video 'Titipan Jokowi ke KPU untuk Pemilu 2024: Adu Ide bukan Adu Domba':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT