Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan track record Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono tidak perlu diragukan. Dia menyebut Yudo mampu melanjutkan apa yang pernah dilakukan Jenderal Andika Perkasa saat menjabat sebagai Panglima TNI.
"Mendahului pelantikannya, saya mengucapkan selamat mengemban tugas kepada Jendral Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru. Track record dan karier Pak Yudo tidak meragukan untuk mampu melanjutkan tugas Pak Andika Perkasa. Menurut saya semua yang bisa menjadi Kepala Staf Angkatan sudah qualified untuk menjadi Panglima. Semua punya kelebihannya masing-masing tetapi sama-sama qualified," kata Mahfud saat dihubungi, Minggu (4/12/2022).
Mahfud menilai Yudo merupakan sosok pemimpin yang tegas menjaga kedaulatan laut RI. Dia lantas memberi testimoni saat meninjau Laut Natuna bersama pada awal 2020. Mahfud mengatakan Yudo fasih dalam menangani keamanan laut.
"Saya Kenal Pak Yudo sebagai orang yang tegas dalam menjaga kedaulatan atas laut kita. Saya pernah diajak naik kapal perang yang besar, kokoh, dan lincah ketika pada awal penugasan sebagai Menko Polhukam meninjau laut Natuna karena ada sedikit ketegangan saat itu. Beliau fasih tentang keamanan laut dan hukum laut serta sangat cinta kepada laut kita. Selama saya jadi Menko Polhukam saya punya kesan beliau sangat aktif menyikapi setiap gangguan atas kedaulatan di laut kita baik yang terkait dengan kedaulatan maupun yang terkait dengan hak berdaulat atas laut," ujarnya.
Mahfud menuturkan Andika dan Yudo memiliki titiik tekan yang berbeda dalam menangani persoalan. Meski demikian, Mahfud yakin Yudo bisa melanjutkan apa yang menjadi konsen Andika saat menjadi Panglima TNI.
"Kemampuan Pak Andika dan Pak Yudo sama, hanya titik tekannya yang berbeda. Misalnya Pak Andika sangat concerned terkait penegakan hukum dan HAM, sedangkan Pak Yudo sangat concerned dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas laut kita. Meski begitu saya yakin titik perhatian Pak Andika dalam penegakan hukum dan HAM bisa tetap dilanjutkan oleh Pak Yudo," ucapnya.
Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan Indonesia tidak masuk dalam daftar catatan Dewan PBB sebagai negara yang melakukan pelanggaran HAM sejak 2020. Hal itu kata Mahfud, lantaran Panglima TNI era itu paham mengatasi isu pelanggaran HAM di Indonesia.
"Harus diingat bahwa sejak tahun 2020 sidang tahunan Dewan HAM PBB tidak lagi menyebut Indonesia mempunyai catatan tentang pelaksanaan penegakan HAM. Juni 2022 saya datang sendiri ke markas besar Dewan HAM di PBB di Jenewa dan menyimak langsung pidato Ketua Dewan HAM PBB yang memberi catatan atau merujuk 49 negara tentang pelaksanaan pemajuan HAM dan Indonesia tidak ada di daftar 49 negara itu,"
"Tahun 2019 Indonesia masih disebut tapi tahun 2020, 2021, 2022 sudah tidak lagi dirujuk. Panglima TNI, baik Pak Hadi maupun Pak Andika, saat itu sangat paham bagaimana mengatasi isu pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga ini bisa tetap kita jaga bersama di bawah kepanglimaan Pak Yudo Margono," imbuhnya.
Simak Video 'Moeldoko Soal KSAL Yudo: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima':
