Jubir RKUHP Jelaskan Isi Pasal Jerat Penyebar Paham Anti-Pancasila

ADVERTISEMENT

Jubir RKUHP Jelaskan Isi Pasal Jerat Penyebar Paham Anti-Pancasila

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 04 Des 2022 17:15 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Foto: Ilustrasi RKUHP (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Albert Aries, merespons tudingan bahwa pasal 188 RKUHP bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti di era Orde Baru. Albert menegaskan hal itu tidak benar.

"Tidak benar, pasal yang hampir sama dan berlaku saat ini sudah diatur dalam UU No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara yang disahkan sesudah Orde Baru," ujar Albert Aries dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12/2022).

"Pasal penyebaran paham anti-Pancasila wujud nasionalisme," tegas Albert Aries.

Menurut Albert, hal yang dianggap multitafsir juga sudah diberikan penjelasan pasal secara jelas, agar norma yang dimaksud tidak mengandung multitafsir dan tidak menjadi pasal karet.

"Yang dimaksud dengan 'menyebarkan atau mengembangkan' adalah mengajak orang lain menganut paham komunisme atau marxisme/leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila,"jelas Albert Aries.

Kemudian, yang dimaksud dengan "paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" adalah paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik menentang Pancasila. Albert menjelaskan frasa tersebut diatur untuk menjangkau segala paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Frasa 'paham lain yang bertentangan dengan Pancasila' tersebut diatur untuk dapat menjangkau segala paham lain yang pada dasarnya bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila yang merupakan ideologi dan norma dasar bernegara (staatsfundamentalnorm)," tutur Albert Aries.

Lebih jauh menurut Albert, kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat tentu dijamin penuh oleh konstitusi dan UUD 1945, sepanjang ekspresinya tidak untuk menyebarkan atau mengembangkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila. Hal itu sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.

"Sebagai perbandingan, meski dalam konteks yang berbeda, Pasal 59 ayat 4 huruf c UU Organisasi Kemasyarakatan juga mengatur bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sependek yang saya ketahui, pasal ini pernah diuji materi ke MK dan tidak pernah dibatalkan keberlakuannya," ungkap Albert Aries.

Bahkan kata Albert, apabila ada gerakan sekelompok orang yang mengembangkan atau menyebarkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila akan berdampak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan satu-satunya pasal dalam konstitusi yang tidak boleh diubah berdasarkan pasal 37 ayat 5 UUD 1945.

"Apakah hal tersebut akan dibiarkan begitu saja? Justru inilah wujud nasionalisme kita untuk mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Albert Aries tegas.

"Selain itu, juga telah diatur pengecualian dalam pasal 188 ayat (6) yaitu Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan," ujar Albert Aries.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT