KPU Apresiasi Jokowi Dukung Pemilu Digelar Tepat Waktu

ADVERTISEMENT

KPU Apresiasi Jokowi Dukung Pemilu Digelar Tepat Waktu

Karin Nur Secha - detikNews
Jumat, 02 Des 2022 11:24 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Foto: Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait dengan dukungan pemerintah agar Pemilu dan Pilkada 2024 digelar tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk diketahui, KPU tengah menggelar acara Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Acara ini dihadiri peserta sejumlah 6.341 yang terdiri dari anggota KPU pusat, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota.

"Kami ucapkan terima kasih atas nama KPU, jajaran KPU, keluarga besar KPU kepada Presiden Republik Indonesia bapak Joko widodo karena selama ini sepanjang KPU berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berkarakter nasional tetap dan mandiri baru kali ini presiden hadir di tengah-tengah acara KPU," kata Hasyim dalam sambutannya di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).

"Dapat kami katakan kehadiran bapak presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan," sambungnya.

Hasyim memastikan diskusi terkait penyelenggaraan pemilu tetap berlangsung intens. Baik dengan lembaga hingga kementerian terkait.terkait.

"Kami berdiskusi dengan para menteri dan Pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan dari bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, pimpinan KPK, dan juga pimpinan LKPP. Karena semua pihak ini yang akan berkaitan langsung dengan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024," ucap Hasyim.

Dengan adanya konsolidasi ini, Hasyim berharap seluruh pengurus KPU dan perangkat pendukung pemilu lainnya dapat bekerja maksimal pada tahun 2024 mendatang. Hal itu juga untuk mewujudkan amanat Undang-undang nomor 7 Tahun 2017.

"Yang pertama adalah melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, Pemilu DPD, pasangan calon presiden wakil presiden, kemudian pasangan gubernur, bupati, wali kota dalam pilkada untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam Pemilu dan Pilkada," kata Hasyim.

Jokowi memberikan wanti-wanti kepada KPU, simak di halaman berikut



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT