.webp)
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi buka suara soal Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan utusan khusus mereka akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia untuk memajukan HAM LGBTQI+. Kahfi meminta pemerintah tegas jika benar utusan tersebut berkunjung ke Indonesia.
Kahfi mengingatkan kalau Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan bernegara. Sementara itu, kata dia, agama-agama di Indonesia cenderung menolak LGBT sehingga itulah yang harus direpresentasikan pemerintah.
"Pertama, tentu semua negara memiliki ideologi, sebagai pandangan hidup yang mewarnai berbagai kehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, kita punya Pancasila. Dalam sila pertama, ada pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya agama merupakan salah satu sumber rujukan utama dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya, Rabu (30/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua, agama-agama yang ada di Indonesia, meyakini bahwa kecenderungan seksual kaum LGBT bertentangan dengan nilai dasar agama, sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Jadi, jika negara, yang direpresentasikan Pemerintah bersikap tegas menolak pengakuan terhadap LGBT, hal itu merupakan artikulasi pengamalan Pancasila," lanjut Kahfi.
Kahfi tidak sepakat dengan pandangan yang mengaitkan LGBT dengan HAM. Dia menilai memaksakan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas itu bagian dari pelanggaran HAM.
"Ketiga, selama ini yang sering dijadikan argumen pendukung LGBT adalah HAM. Menurut saya, HAM itu juga tidak bersifat universal. Dalam konteks Indonesia, justru memaksakan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas, itu juga bagian dari pelanggaran HAM," ucapnya.
Kembali ke rencana utusan AS yang ingin ke Indonesia, Kahfi mempersilakan hal itu. Namun, menurutnya, utusan AS juga harus menghargai sikap Indonesia terhadap LGBT.
"Keempat, jika benar ada utusan khusus LGBT dari negara tertentu yang ingin datang berdialog seputar isu itu, silakan saja. Dalam sejarahnya, Indonesia ini lahir dan berkembang dengan dialog budaya yang sangat panjang. Kita terbuka untuk berdiskusi dan dialog bisa dengan siapa saja. Tapi tentu utusan tersebut juga harus datang dengan cara pandang menghargai ideologi bangsa kita. Sebagai seorang muslim, saya berpandangan diskusi tersebut juga bisa menjadi ruang dakwah menyampaikan apa yang kita yakini," ujarnya.
Baca juga: LGBT di RKUHP Bukan Tindak Pidana |
Kahfi meminta pemerintah tegas dalam menyatakan sikap ke utusan AS tersebut serta menolak jika adanya permintaan mengarah ke dukungan terhadap LGBT.
"Ya pemerintah harus tegas," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan juga 'Parlemen Rusia Setujui UU Larangan Promosi LGBT':
Soal Utusan AS ke Indonesia
Pemerintah AS sebelumnya mengatakan bahwa utusan khusus untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia. Stern disebut akan menemui pejabat pemerintah setempat dan perwakilan masyarakat sipil.
"Utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Vietnam mulai tanggal 28 November-2 Desember, ke Filipina tanggal 3-6 Desember dan ke Indonesia 7-9 Desember," demikian rilis pers di situs pemerintah AS state.gov, seperti dilihat, Rabu (30/11/2022).
AS menyebut Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat sipil di Vietnam, Filipina dan Indonesia. Dia disebut akan mendiskusikan tentang hak LGBTQI+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex dan tanda +, mewakili orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual).
"Selama kunjungannya itu, Utusan Khusus Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi LGBTQI+," jelasnya.
detikcom telah menghubungi Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah terkait rencana kedatangan Jessica Stern ke Indonesia. Faizasyah mengatakan akan mengecek informasi tersebut.
"Ditanyakan dulu ya," kata Faizasyah saat dihubungi, Rabu (30/11).
