Pemadaman Listrik Bergilir Bukti Pelayanan Publik Pemerintah Buruk

Jakarta - Pemadaman listrik secara bergilir di DKI Jakarta dan sekitarnya menunjukkan kinerja pelayanan publik pemerintahan SBY sangat buruk. Untuk mempertanggungjawabkan hal itu pemerintah diminta memberikan ganti rugi pada pelanggan PLN akibat pemadaman bergilir ini."Pemerintah ingin menarik investasi, tapi infrastrukturnya tidak disiapkan. Kalau begini terus mana ada yang datang. Ini bukti kinerja pelayanan pemerintah ini jelek," ujar anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian kepada detikcom Rabu (26/7/2006).Menurut anggota panitia anggaran DPR RI ini, dari informasi yang diperolehnya diketahui pemadaman bergilir oleh PLN ini disebabkan oleh keterlambatan pasokan BBM di pembangkit listrik Muara Tawar.Hal ini terjadi karena PLN masih memiliki hutang pada Pertamina sebesar Rp 19 triliun. Sementara itu dana subsidi PLN dalam APBN 2006 sebesar Rp 17 triliun belum dapat dicairkan.Selain itu keterlambatan pasokan dari Pertamina ke PLN juga disebabkan oleh subsidi untuk BBM ke Pertamina sebesar 54,3 Triliun juga belum dicairkan oleh Depkeu karena tidak ada surat permintaan dari menteri ESDM. "Karena itu cash flow Pertamina terganggu sehingga tidak mampu lagi menalangi kekurangan selama ini," papar Ramson Untuk mempertangungjawabkan ini semua pria yang menjabat wakil ketua Fraksi PDIP ini mendesak menteri ESDM dan Meneg BUMN mundur jika tidak bisa mengatasi masalah pemadaman ini dengan segera."Kalau tidak bisa, mundur saja, karena sebenarnya persoalannya sederhana tapi dipersulit," tambah Ramson (jon/)