Dana Serap Aspirasi Sulit Dipertanggungjawabkan

Jakarta - Pertanggungjawaban dana serap aspirasi DPR sebesar Rp 31,5 juta sulit dilakukan. DPR tidak menyiapkan mekanismenya."Nggak ada sistem dan mekanisme pengawasannya. Harusnya dibuat dulu sebelum dicairkan agar masyarakat tahu kalau ada tuan besar dari Senayan yang akan datang, acaranya apa?" ujar Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom, Rabu (26/7/2006).Sabastian menilai pemberian dana ini wajar saja jika memang diperuntukkan untuk lebih dekat memahami persoalan konstituen. Negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, dan AS juga melakukannya.Namun di Indonesia hal semacam ini sulit dilakukan. Meskipun gaji dan tunjangan naik, efektifitas kinerja DPR, menurut Sebastian, tidak pernah ikut naik."Banyak kejadian uang tersebut lebih banyak masuk kantong sendiri," terangnya.Sabastian meminta masyarakat untuk mengawasi dan memantau pengunaan dana tersebut. Dana itu adalah hak konstituen untuk menyampaikan aspirasi pada wakilnya di Senayan."Kami minta masyarakat terus memantau. Kalau ada yang tidak mengunakannya laporkan saja pada BK," tandasnya. (fay/)