Komnas HAM Harap Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Dihukum Tegas

ADVERTISEMENT

Komnas HAM Harap Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Dihukum Tegas

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 16:12 WIB
Kantor Komnas HAM (Kadek-detikcom)
Kantor Komnas HAM (Kadek/detikcom)
Jakarta -

Komnas Perempuan telah menyelesaikan manual perlindungan keamanan perempuan pembela HAM (PPHAM) di Indonesia. Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini menyampaikan laporan kasus ancaman sampai kriminalisasi terhadap PPHAM.

"Jadi ini merupakan upaya kami agar selalu mengingat apa yang menjadi bagian kerja pada PPHAM itu memiliki risiko, karena itu menjadi ruang yang sangat kuat bagi kita dalam memastikan keamanan PPHAM," kata Theresia dalam Webinar Peringatan Hari Perempuan Pembela HAM, Selasa (29/1/2022).

Untuk diketahui, Komnas Perempuan menerbitkan manual perlindungan keamanan perempuan pembela HAM di Indonesia dalam Peringatan Hari Perempuan Pembela HAM. Manual ini diterbitkan sebagai bentuk perlindungan terhadap situasi perempuan pembela HAM yang terus mengalami ancaman kekerasan bahkan kriminalisasi.

Merespons hal itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang dihadapi perempuan pembela HAM (PPHAM) diselesaikan melalui jalur hukum yang berkeadilan.

"Jadi saya kira manual Komnas Perempuan ini bisa menjadi instrumen yang akan mendorong dan menegakkan hukum terhadap kasus kekerasan yang dihadapi PPHAM, yang selama ini nyaris tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang berkeadilan, proses transparan dan terbuka sehingga diharapkan manual ini bisa menghapuskan imunitas terhadap praktek kekerasan yang dialami PPHAM," ungkap Komisioner Komnas HAM RI Anis Hidayah.

Selain itu, Anis menilai adanya manual perlindungan terhadap perempuan pembela HAM karena minimnya pelaporan kasus terhadap perempuan. Dia mengatakan hal itu disebabkan situasi berlapis yang harus dihadapi perempuan dibandingkan laki-laki.

"Kedua adalah situasi terkait lemahnya laporan PPHAM. Kenapa mereka tidak melaporkan, minim melaporkan dibandingkan dengan kasus yang dihadapi laki-laki, karena situasi yang berlapis bagi dirinya sendiri dan lingkungan, bagi keluarga dan komunitas. Termasuk ancaman berlapis yang akan mereka hadapi ketika mereka melaporkan. Dan juga stigma yang melekat bagi PPHAM," tuturnya.

"Kita juga berharap agar manual ini bisa menjadi instrumen yang makin menguatkan akses bagi PPHAM, selain dari perspektif atau paradigma penegakan HAM, PPHAM yang masih tidak berpihak itu juga dukungan dari pemerintah dan lingkungan sekitar yang masih sangat patriarki. Itu juga mempengaruhi atas keadilan bagi PPHAM itu belum sepenuhnya terpenuhi," lanjut Anis.

Anis menyoroti selama 2020 Komnas HAM menerima sekitar 19 aduan terkait perkara kekerasan terhadap pembela HAM, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dia melihat masih banyak nama yang tidak tercatat di luar laporan yang masuk ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

"Setidaknya tahun 2020 Komnas HAM menerima 19 pengaduan kekerasan terhadap PPHAM baik laki-laki dan perempuan. Komnas perempuan sendiri juga punya catatan. Tapi saya lihat di luar laporan tersebut, masih banyak nama yang tidak tercatat apalagi di balik nama dan angka," imbuhnya.

Dia berharap manual dari Komnas Perempuan bisa menjadi instrumen pendukung atau penguat akses atas keadilan bagi perempuan pembela HAM yang selama ini masih tidak berpihak.

"Selain dari perspektif atau paradigma penegakan HAM terhadap kasus-kasus pembela HAM perempuan yang masih tidak berpihak, juga dukungan dari pemerintah, kemudian lingkungan sekitar yang masih sangat patriarki, sehingga juga mempengaruhi akses atas keadilan bagi perempuan pembela HAM yang belum sepenuhnya terpenuhi," katanya.

Anis berharap adanya manual ini bisa meminimalkan kerentanan risiko yang dihadapi perempuan pembela HAM karena minimnya akses informasi agar bisa menjadi sumber pengetahuan masyarakat.

"Saya berharap manual ini bisa mendorong penguatan pengakuan, karena sampai hari ini masih minimnya pengakuan negara terhadap PPHAM meskipun ada beberapa kemajuan ditingkat regulasi, baik di internasional, regional, dan juga beberapa negara. Tetapi saya kira masih mengindikasikan pengakuan yang minim terhadap perempuan pembela HAM yang secara nyata berkontribusi pada upaya pemajuan HAM, sehingga saya kira itu bisa berkontribusi banyak ya manual yang diterbitkan Komnas Perempuan," ucapnya.

(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT