Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeberkan hasil kesepakatan UN Climate Change Conference (COP27) di Mesir beberapa waktu lalu. Sejumlah isu prioritas dibahas dalam forum internasional tersebut.
"Isu-isu prioritas dalam negosiasi terkait implementasi keputusan dan mandat dari Glasgow, NDC, LTS, antara lain: Adaptation dan Loss and damage, Finance, Mitigation, Article 6 of the PA dan Transparency," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Laksmi Dhewanthi dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti pada Senin (28/11/2022).
Laksmi menyampaikan dua kesepakatan terkait perubahan iklim. Kesepakatan pertama adalah terkait pembentukan pendanaan dan mekanisme finansial terkait dampak buruk perubahan iklim.
"Hasil paling mengemuka yang pertama menyepakati pembentukan pendanaan dan mekanisme finansial untuk mengatasi kerugian dan kerusakan (loss and damage) yang terkait dengan dampak buruk perubahan iklim serta disepakati pula kelembagaan dan tata kelola dari Santiago Network untuk memulai proses operasionalisasinya," paparnya.
Kemudian, lanjut Laksmi, COP27 juga menyepakati pembentukan Program Kerja Mitigasi. "Dan yang kedua menyepakati pembentukan Program Kerja Mitigasi 2022-2026 guna peningkatan segera ambisi dan implementasi mitigasi sebelum tahun 2030," imbuh Laksmi.
Di samping itu, para peserta sepakat mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam konferensi Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris, khususnya dalam periode Dekade Kritis 2021-2040.
Sebelumnya, COP27 diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 6-20 November 2022. Indonesia diwakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta beberapa pejabat KLHK.
(knv/knv)
