Bentuk Majelis Etik Baru, Menkop Pastikan Bebas Nepotisme Kasus Pemerkosaan

ADVERTISEMENT

Bentuk Majelis Etik Baru, Menkop Pastikan Bebas Nepotisme Kasus Pemerkosaan

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 17:09 WIB
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki (Kemenkop UKM)
Jakarta -

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membentuk majelis etik yang baru di kementeriannya. Anggota majelis etik yang baru itu disebut bebas dari nepotisme dengan pelaku pemerkosaan.

"Kami sudah bentuk majelis kode etik baru yang bersih dari relasi hubungan kekerabatan baik dengan pelaku maupun korban. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran majelis etik sebelumnya yang dibuat di tahun 2020," ujar Teten kepada wartawan di kantor Kemenkop UKM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022).

Melalui majelis kode etik tersebut, Teten memastikan akan mengevaluasi seluruh kasus itu hingga lebih jelas. Terutama dalam hal penegakan etik bagi pelaku-pelaku yang terlibat.

"Melalui majelis etik ini, tentu kita akan tindak beberapa evaluasi keseluruhan kasus etik. Dalam melanjutkan tindak pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual," katanya.

Teten berencana membentuk tim internal untuk merespons aduan kekerasan seksual di lingkungan Kemenkop UKM.

"Ke depan akan kami bentuk tim internal untuk merespons pengaduan dan merumuskan SOP tentang tindak pidana kekerasan seksual serta memastikan kerahasiaan," tuturnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan melakukan upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

"Jadi ini komitmen kami dari awal, dari kasus ini kami akan jadikan Kemenkop UKM sebagai pilot pelaksanaan UU tindak kekerasan seksual, supaya di Kemenkop ini punya pemahaman tentang kekerasan seksual secara baik, dan kita juga punya SOP untuk mencegah maupun menindak kekerasan seksual. Kami sudah mengundang teman-teman aktivis untuk membantu mendesain program ini," imbuhnya.

Ke depan, Kemenkop akan memetakan sumber daya manusia sebagai upaya memperbaiki organisasi secara menyeluruh. Hal itu bertujuan untuk menghindari nepotisme rekrutmen tenaga honorer atau penempatan jabatan di lingkungan Kemenkop UKM.

"Ke depan kami juga akan melakukan mapping sekaligus sumber daya manusia sebagai upaya memperbaiki sistem organisasi secara menyeluruh. Kalau recruitment sih pegawai negeri sudah cukup rapi. Tapi honorer, penempatan jabatan, itu kita beresinlah, menginterogasi sistemnya. Bagi yang nanti nepotisme dan lain sebagainya," pungkasnya.

(aik/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT