Temui PDIP, IDI dkk Minta RUU Kesehatan Omnibus Law Ditarik dari Prolegnas

ADVERTISEMENT

Temui PDIP, IDI dkk Minta RUU Kesehatan Omnibus Law Ditarik dari Prolegnas

Dwi Rahmawati - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 12:44 WIB
Audiensi sejumlah organisasi kesehatan dengan fraksi PDIP DPR RI
Audiensi sejumlah organisasi kesehatan dengan fraksi PDIP DPR RI (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah organisasi kesehatan melakukan audiensi dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait wacana adanya RUU Kesehatan dengan metode Omnibuslaw.

Pertemuan itu digelar di ruang Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Adapun organisasi kesehatan yang datang yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Perwakilan organisasi itu diterima oleh sejumlah anggota DPR di antaranya Charles Honoris, Sturman Panjaitan.

Salah satu perwakilan organisasi PB IDI, Dokter Mahesa menilai RUU Kesehatan terlalu tergesa-gesa jika dimasukkan ke dalam prolegnas. Menurutnya, masih ada isu-isu yang harus dibicarakan di tingkat organisasi profesi.

"Jadi hari ini 5 organisasi profesi dan juga organisasi mahasiswa kesehatan turun hari ini. Kami masih melihat kenapa RUU ini terlalu tergesa-gesa, padahal isu-isu yang disampaikan adalah isu-isu yang masih bisa kita bicarakan di tingkatan organisasi profesi dengan pemangku kebijakan yang lain," kata Dokter Mahesa.

Mahesa menilai proses terkait RUU Kesehatan Ombibuslaw masih tertutup. Aksi ke lapangan hari ini sebagai bentuk kerisauan mereka.

"Kami terpaksa, ada beberapa harus menunda dulu pelayanannya kepada masyarakat. Tapi kami yakinkan, aksi hari ini ada beberapa teman di pelayanan yang tidak boleh terlibat, seperti misalnya di unit gawat darurat, kemudian di ruang intensif, bahkan teman-teman yang turun di gempa Cianjur kami sarankan untuk tidak ikut dalam aksi ini," katanya.

Dia menilai belum ada urgensi atas RUU Kesehatan Ombibuslaw. Mahesa meminta RUU tersebut ditarik dari Prolegnas.

"Tapi terpaksa kami umumkan karena tadi belum ada urgensi untuk RUU Kesehatan, masih ada UU yang sudah existing. Dan kami organisasi prosedur selama ini sudah berkolaborasi bersinergitas dengan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat sampai daerah, untuk sama-sama menuntaskan masalah kesehatan," kata dia.

Simak selengkapnya di halaman berikut



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT