500 Warga Aceh Besar Demo Minta TNI Ditarik dari Tanah Adat

500 Warga Aceh Besar Demo Minta TNI Ditarik dari Tanah Adat

- detikNews
Selasa, 25 Jul 2006 16:20 WIB
Banda Aceh - Sedikitnya, 500 warga Lamteba, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, melakukan aksi demo ke kantor Aceh Monitoring Mission (AMM) di Darussalam, Banda Aceh, Selasa (25/07/2006). Mereka minta agar AMM segera meminta TNI untuk menarik aparatnya yang tengah membangun markas baru di tanah adat mereka. TNI menyebutkan, tanah tersebut sudah diperuntukkan untuk Kodam Iskandar Muda."Tanah itu milik kami semua masyarakat Lamteba. Tanah adatlah. Kami beternak di situ. Berkebun juga, ada kemiri, pinang. Gitu-gitulah. Tapi sejak satu bulan setengah ini tidak bisa lagi, karena tentra (TNI,red) sudah menggarapnya, katanya mau buat markas baru," ujar salah seorang warga Lamteba, Sofyan (54), pada detikcom, selasa (25/07/2006).Karena itu menurut Sofyan, sudah hampir satu bulan ini mereka kebingungan jika menggembalakan kerbau-kerbau milik mereka. Kesulitan warga juga bertambah karena aparat TNI yang berada di tanah tersebut melakukan pungli terhadap warga yang kebetulan melintas di kawasan tersebut. Warga juga dikatakannya menjadi ketakukan karena tak jarang aparat TNI itu membentak warga yang melintasi tanah tersebut. Aparat TNI yang membuka pos di kawasan itu juga menutup jalan ke lahan pertanian warga, yang mengakibatkan warga tak bisa masuk ke lahan pertaniannya. "Kan itu sudah mengganggu sekali. Apalagi mereka sudah mengambil tanah kami. Kami ini rata-rata petani, perlu kerbau untuk bajak sawah. Kalau kerbau tak bisa cari makan, nanti bagaimana mereka bisa membajak sawah. Karena itu, setelah musyawarah, warga kampung kemari minta bantuan," katanya.Ratusan warga Lamteba ini datang dengan mengendarai 11 truk, 4 mobil pick up dan puluhan sepeda motor. Tak hanya para anak muda, para orang tua yang terlihat uzur juga terlihat ikut berdemo. Mereka membawa spanduk bertuliskan, Jangan Rampas Tanah Kami.Setelah beberapa saat berdialog, dua orang perwakilan warga Lamteba diterima perwakilan AMM yang diwakilkan oleh Team Leader Banda Aceh District Office, Leonard Tan. Dalam pernyataannya, Leonard menyatakan akan menghubungi bupati dan dandim setempat, perihal peristiwa ini. Mereka juga akan meminta TNI untuk memindahkan pos TNI di kawasan itu yang menutup jalan warga ke lahan pertaniannya.AMM juga akan meminta penjelasan dari TNI soal pungli yang dilakukan terhadap warga. Dan jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka akan dibawa ke dalam rapat COSA antara AMM, GAM dan pemerintah RI. Pernyataan itu ditandatangani oleh Leonard Tan.Edi Miswar, salah seorang perwakilan warga yang menemui AMM pada wartawan mengatakan sudah sepakat untuk menerima pernyataan tersebut. Tapi jika tidak dipenuhi, maka warga Lamteba menurutnya akan bertindak sendiri dengan mendatangi pos TNI itu. "Karena jalan kami ke lahan pertanian juga sudah ditutup. Dan kami minta dengan cepat agar masalah ini dituntaskan," tukasnya.Tanah Peruntukan untuk Kodam IMKapendam Iskandar Muda, Mayor CAJ Dudi Julfadli pada detikcom menegaskan bahwa tanah yang disebut masyarakat sebagai tanah mereka, adalah tanah yang memang diperuntukkan untuk Kodam Iskandar Muda. "Kita kan tidak mungkin membangun di atas tanah yang bukan milik kita. Tanah itu memang diperuntukkan untuk Kodam," tegasnya pertelpon, Selasa (25/07/2006).Menurutnya, rencana pembanguna markas Kompi di kawasan tersebut juga bukan hal yang baru. "Pembangunan markas kompi itu sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dan merupakan strategi pertahanan Kodam IM. Markas itu perluasan dari Kompi E Yon 112/Darma Jaya. Kompi sebaran," paparnya.Lebih lanjut dikatakannya, jika masyarakat mengklaim kepemilikan tanah tersebut, hal itu merupakan hak warga. Tapi yang jelas dikatakannya, kepemilikan tanah tersebut untuk sementara untuk Kodam IM. "Jika ada penjelasan lebih lanjut soal kepemilikan tanah itu ya nanti kita jelaskan. Tapi untuk sementara, tanah itu memang diperuntukkan untuk Kodam," tegasnya lagi.Menyinggung soal pungli yang dilakukan oknum TNI di kawasan itu, Dudi membantahnya. Jika memang ada yang melakukan pungli sarannya agar wraga mencatat nama oknum tersebut dan segera melaporkannya. "Jadi ada bukti dan tidak asal tuduh saja," tandas dia. (jon/)


Berita Terkait