1 Batalyon TNI Siap Dikirim ke Libanon

Jakarta - Indonesia ingin berpartisipasi demi perdamaian di Libanon. 1 Batalyon pasukan TNI disiapkan. Namun pengirimannya masih menunggu permintaan dari PBB."Apabila ada permintaan dari PBB dan apabila di lapangan di Libanon Selatan akan ada gencatan senjata," kata Menhan Juwono Sudarsono di sela-sela acara peluncuran buku "Reformasi Ekonomi Pertahanan Indonesia" di Hotel Santika, Jl Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2006).Juwono juga menegaskan, Indonesia hanya akan pergi jika PBB yang telah meminta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menghubungi Sekjen PBB Kofi Annan terkait rencana tersebut."Saya akan berkoordinasi dengan Menlu (Hassan Wirajuda) tentang kapan dan bagaimana sebaiknya kalau kita diminta," jelas Juwono.Ditambahkan Juwono, saat ini disiapkan stand by spot bagi pasukan ini yang nantinya siap dikirim ke Timur Tengah. "Tentunya apabila PBB meminta dan kita berangkat ke sana atas dasar mandat PBB," ulangnya.Diharapkan Juwono, seandainya TNI dikirim ke Timur Tengah, diharapkan akan memperkuat pasukan sementara PBB di Libanon (UNIFIL) bertugas selama 17 tahun. Dia juga menghimbau agar kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang berencana ke Libanon tidak berangkat ke wilayah konflik tersebut."Kalau ada orang swasta yang datang, yang repot kita juga, tidak usahlah," ujarnya.Sementara sesuai perintah Presiden SBY kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto pada Kamis 20 Juli lalu. Panglima TNI telah menyiapkan pasukan perdamaian PBB."Pasukan yang disiapkan 1 batalyon, terdiri dari 3 kompi pasukan dari Kostrad dan 1 kompi pasukan Marinir. Jumlahnya 594 orang," jelas Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Caj Ahmad Yani Basuki saat dihubungi detikcom.Dijelaskan Yani, rencananya pada Kamis 27 Juli mendatang akan ada apel kesiapan pasukan tersebut di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Namun kapan rencana diberangkatkan, masih menunggu perintah lebih lanjut dari pemerintah."Pada dasarnya kita sudah pada posisi menyiapkan, karena presiden sudah memerintahkan. Kapan berangkat, tergantung pemerintah," tambahnya. (zal/)