Krisis Listrik, Komisi VII DPR Akan Panggil PLN dan Pertamina

Jakarta - Saling tuding antara PLN dan Pertamina tentang krisis listrik yang terjadi dinilai sebagai hal tidak semestinya. Sebagai BUMN yang menjalankan fungsi sosial, kedua perusahaan milik negara ini seharusnya saling bekerja sama."Kami di komisi VII pernah menetralisir masalah ini. Pertamina tidak ada itu mengurangi pasokan karena masalah utang. Menurut saya alasan PLN mengklaim krisis BBM, memang karena subdisinya belum cair. Jadi jangan saling menyalahkan karena yang dirugikan kan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/7/2006).Sutan yang sedang berada di Aceh untuk menjalani masa reses DPR mengaku baru mendengar adanya pemadaman bergilir yang dilakukan PLN di Jakarta. Meski begitu dia menegaskan Komisi VII akan memanggil direksi PLN dan direksi Pertamina jika hal itu mendesak untuk dilakukan."Nanti secepatnya kami akan berunding dan mencoba meminta pemerintah untuk mengatasi masalah Pertamina dan PLN ini. Walaupun saat ini kami sedang reses. Keduanya kan sama-sama mengutamakan kepentingan umum, sama-sama menjalankan Public Service Operation (PSO)," tegas Sutan.Menurut Sutan, krisis energi yang terjadi saat ini bukan hanya tanggung jawab kedua perusahaan plat merah tersebut. Pemerintah adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan energi yang keliru."Pemerintah harus turun tangan dalam masalah ini," tandas Sutan. (bal/)