Agung Minta BPK Periksa PLN

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif pada PLN terkait adanya dugaan penyelewengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PLN. Untuk mempercepat hal itu DPR akan segera mengirim surat kepada BPK."Kita minta BPK mengaudit investigasi terhadap semua proyek-proyek yang sudah maupun sedang dikerjakan PLN yang dibiayai oleh pinjaman dalam negeri maupun luar negeri," kata Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2006).Permintaan ini datang untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan PLN dan Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Pertambangan."Dalam RDP itu ditemukan ada penyimpangan-penyimpangan. Surat ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut," ujar Agung tanpa menyebutkan penyimpangan yang dimaksud.Ditambahkan Agung, permintaan audit investigatif merupakan hak DPR yang dilindungi oleh UU. "Ini hak kami, karena itu saya selaku pimpinan, menindaklanjuti permintaan Komisi VI untuk mengaudit investigasi PLN," tutur politisi Partai Golkar ini.Sekedar informasi, rekanaan PLN yang diminta untuk diperiksa oleh BPK antara lain PT Bharata Indonesia dan PT Boma Bisma Indra. (fjr/)