Menkumham Bicara Pentingnya Daftarkan Merek, Singgung MS Glow Vs PS Glow

ADVERTISEMENT

Menkumham Bicara Pentingnya Daftarkan Merek, Singgung MS Glow Vs PS Glow

Wildan Noviansah - detikNews
Senin, 21 Nov 2022 14:43 WIB
Yasonna (tengah) di Bidakara (Wildan-detikcom)
Yasonna (tengah) di Bidakara (Wildan/detikcom)
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkap pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM. Dia mencontohkan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow serta Gen Halilintar.

"Saya mendorong kerja sama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mendorong UMKM mendaftarkan merek mereka," kata Yasonna dalam acara Roving Seminar Kekayaan Intelektual di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022).

Yasonna mengingatkan para pelaku UMKM segera mendaftarkan merek agar tak diklaim orang lain. Dia kemudian memberi contoh kasus sengketa merek MS Glow versus PS Glow.

"Jangan sudah mendaftarkan orang lain duluan, baru ribut, berkelahi. Urusannya sama Kementerian Hukum dan dan HAM dan DJKI. Pernah terjadi pertarungan MS Glow dan PS Glow, Gen Halilintar. Waktu didaftar, Gen Halilintar ditolak karena sudah ada yang lebih dulu mendaftar," jelasnya.

Yasonna meminta pelaku UMKM tak menganggap remeh urusan merek. Dia mengatakan pendaftaran merek memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

"Kami mendorong supaya UMKM kita sadar merek, di tahun 2023 akan bergerak bersama pemerintah daerah untuk mengambil peluang agar UMKM kita, beberapa daerah mengalokasikan anggaran membantu perusahaan UMKM kecil untuk mendaftarkan mereka melalui APBD. Mungkin ada satu UMKM yang belum sanggup dan biayanya juga tidak terlalu banyak," kata dia.

"Tapi mana tahu dalam rangka pelayanan publik pelayanan masyarakatnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemda dapat membantu menyediakan anggaran bagi warga untuk mendaftarkan merek bersama-sama," sambungnya.

Bicara soal Kekayaan Bangsa

Yasonna juga bicara soal penyerobotan kekayaan Indonesia oleh negara lain. Dia menyebut kasus ini terjadi pada reog Ponorogo dan batik.

"Dalam program kerja nasional 2020 dan 2024 tujuan basis strategi intelektual komunal sebagai pusat data sebagai alat mencegah klaim asing," kata Yasonna.

"Pernah kita reog Ponorogo diklaim negara tetangga, ada juga batik diklaim oleh negara tetangga," sambungnya.

Yasonna mendorong pemerintah daerah mendaftarkan kekayaan intelektual komunal yang ada di daerah. Mulai kekayaan alam hingga produk lainnya.

"Maka pemerintah daerah perlu mendorong pendaftaran kekayaan intelektual komunalnya. Tarian, pakaian tradisionalnya, kekayaan alamnya, yang khususnya, di daerah," jelasnya.

(haf/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT