Ahli Hukum Nilai Revisi UU PPP untuk Legitimasi UU Ciptaker

ADVERTISEMENT

Ahli Hukum Nilai Revisi UU PPP untuk Legitimasi UU Ciptaker

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 20 Nov 2022 17:13 WIB
Bivitri Savitri
Foto: Bivitri Susanti (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ahli hukum Bivitri Susanti menilai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanyalah alat legitimasi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK memberikan waktu perbaikan satu tahun lagi bagi pemerintah-DPR untuk memperbaiki UU Ciptaker.

"Jadi ternyata undang-undang a quo untuk melegitimasi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai Putusan MK Nomor 91 yang sekali lagi tenggat waktunya itu memang semakin sedikit," kata Bivitri Susanti dalam keterangan ahli di MK yang dilansir website MK, Minggu (20/11/2022).

Pandangan hukum Bivitri itu didasarkan pada dua fenomena. Pertama adalah penugasan presiden kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebagai menteri yang mengkoordinasikan jalannya penugasan dengan DPR. Dan yang kedua, bagaimana partisipasi hanya dilakukan sebagai pemenuhan data.

"Saya tidak paham lagi, kurang jelas apa bahwa ini adalah bagian dari kerja Kementerian Hukum dan HAM atau bila ingin dilakukan oleh level menteri koordinator, ada pula Kementerian Kordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi bukan sama sekali yang yang ditugaskan adalah bidang perekonomian yang saya kira sangat tipis, hampir tidak ada keterkaitan fungsinya dengan undang-undang a quo," urai Bivitri Susanti.

Bivitri mengatakan saat itu di DPR juga ada pertikaian alat antar pemerintah di DPR dalam pembahasan UU PPP.

"Dan ini membuat pimpinan Badan Legislasi ketika itu menegur pemerintah. Ini menandakan tidak ada koordinasi yang baik karena saya duga terlalu terburu-buru dan semuanya dikontrol oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekali lagi bukan Kementerian Hukum dan HAM, bahkan juga tidak oleh Kementerian Sekretariat Negara," ucap Bivitri.

"Terlepas dari kesetujuan saya mengenai substansinya karena memang saya kira kita bisa perdebatkan soal pengundangan itu ada di wewenang ke mana, tapi peristiwa dalam 'perebutan' wewenang ini mengonfirmasi keterdesakan proses karena ini mengejar tenggat waktu dari Mahkamah Kontitusi," ucap Bivitri.

Sedangkan alasan kedua, hingga saat ini ini tidak ada partisipasi kelompok masyarakat terdampak. Menurut Bivitri, seharusnya partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian atau concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

"Karena itu, sungguh ironis meskipun undang-undang a quo berupaya menormakan meaningful participation yang sudah dijelaskan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/2020 tersebut, proses pembuatan undang-undang a quo sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan partisipasi," kata Bivitri Susanti menegaskan.

Sebagaimana diketahui, UU PPP kembali digugat ke MK. Bila sebelumnya digugat oleh Partai Buruh, kini digugat YLBHI dkk. Sejumlah alasan diajukan, salah satunya UU PPP melegalkan omnibus law. Gugatan kali ini, selain diajukan YLBHI, diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dosen UIN Jakarta Ismail Hasani, dosen Universitas Ekasakti Laurensius Arliman, dan mahasiswa bernama Bayu Satrio Utomo.

Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi basis argumentasi pemohon. Pertama, metode omnibus cenderung pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, minimnya akomodasi terhadap proses deliberatif. Ketiga, proses penyusunannya cenderung abai terhadap ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma.

"Ketiga sisi lemah metode omnibus ini setidaknya telah nampak dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja," ungkap pemohon.

(mae/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT