.webp)
Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD sepakat memasukkan anggaran jalur sepeda dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 7,5 miliar. Namun anggaran itu dipastikan bukan untuk membangun jalur sepeda baru. Lantas, untuk apa saja?
"Tidak ada (penambahan jalur). Rp 7,5 miliar itu (rinciannya) Rp 2 miliar untuk evaluasi lajur existing, kemudian Rp 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi, kemudian Rp 5 miliar untuk memperbaiki," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).
Taufik menjelaskan anggaran paling besar akan digunakan untuk perbaikan jalur sepeda yang sudah ada, yakni sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan sisanya, alokasi anggaran untuk kegiatan evaluasi jalur sepeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang perlu ya, karena kan memang tidak bisa dimungkiri lajur sepeda yang kemarin sudah dipasang banyak yang bermasalah. Maksudnya, dari segi keamanan pengguna sepeda atau bagi pengendara yang lain kurang, misal pembatasnya nggak ada, atau terlalu ke tengah melewati lajur pintu tol, itu kan harus diperbaiki," ujarnya.
Politikus PKS itu mengaku belum puas dengan keputusan tak ada alokasi anggaran untuk membangun jalur sepeda pada 2023. Meski begitu, dia menyebut nilai anggaran itu masih bisa mengalami perubahan di pembahasan tingkat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
"Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan lajur sepeda. Tapi ya sudah, pelan-pelan saja dulu. Ini kan sudah susah menaikkan anggaran, jadi ini (hasil) digeser," ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota Dewan.
Hal itu disampaikan oleh Syafrin Liputo saat mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).
Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana Rp 38 miliar. Namun anggaran itu akhirnya dinolkan.
"Sesuai dengan arahan dari Pak Manuara, Pak Gilbert, dan Bu Sekom (Wa Ode) bahwa untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar kemudian kami usulkan untuk dinolkan," kata Syafrin Liputo di lokasi, Jumat (11/11/2022).
Di samping itu, DKI sempat berencana mengajukan anggaran Rp 1,99 miliar untuk mengevaluasi jalur sepeda secara menyeluruh. Namun pihaknya memutuskan menggandeng pihak ketiga untuk proses evaluasi.
"Sehingga tak butuhkan lagi APBD," jelasnya.
Nantinya proses evaluasi akan dilakukan bersama dalam satu organisasi nonpemerintahan (NGO) mulai 2023.
(taa/idn)
