Puan Baru Bacakan Surpres Revisi UU ITE, Pimpinan DPR Beberkan Alasannya

ADVERTISEMENT

Puan Baru Bacakan Surpres Revisi UU ITE, Pimpinan DPR Beberkan Alasannya

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 13:17 WIB
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani baru membacakan Surat Presiden (Supres) Revisi UU ITE pada rapat paripurna hari ini. Pimpinan DPR RI menjelaskan mengapa Surpres Revisi UU ITE baru dibacakan, padahal sudah diterima tahun lalu.

Puan membacakan sejumlah durpes yang salah satunya Surpres Revisi UU ITE saat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Padahal surpres itu masuk pada Desember tahun lalu ke DPR.

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden Nomor R58 tanggal 16 Desember tentang Rancangan UU Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Puan saat memimpin paripurna.

"Kedua R45 tentang RUU persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India mengenai kerja sama pertahanan. Ketiga R46, R52, R54, R55 R57, R59 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan dubes Indonesia," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menjelaskan mengapa surat itu baru dibacakan pimpinan DPR hari ini. Sebab, DPR ingin fokus menyelesaikan UU PDP sebelumnya.

"Ya kan sebenarnya UU itu kan, itu kan dilimpahkan ke Komisi I, kita kemarin kan fokus pada UU PDP, ya kan lama PDP ini. Nah sekarang lebih penting, ini UU (ITE) sudah ada, tinggal direvisi. Kalau PDP baru sama sekali, sehingga kita fokus," ujar Lodewijk seusai paripurna.

"Nanti ITE ini jalan, sudah ada juga tuntutan ke Komisi I soal UU Penyiaran yang sudah tertunda juga sekian tahun. Mudah-mudahan kita segera dapat membahasnya karena itu sudah masuk Prolegnas Prioritas," ujarnya.

Belum diketahui alat kelengkapan Dewan apa yang akan membahas revisi UU ITE. Sebab, UU ITE beririsan antara Komisi I DPR dan Komisi III DPR.

"Ya mungkin nanti kita lihatlah perkembangannya. Kalau terkait dengan permasalahan hukum, kita juga akan berkomunikasi dengan Komisi III. Kan ini semuanya masalah hukum juga gitu loh," imbuhnya.

(rfs/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT