2 Hakim Agung Tersangka Korupsi, PBHI Desak KPK Buka Posko Korban

ADVERTISEMENT

2 Hakim Agung Tersangka Korupsi, PBHI Desak KPK Buka Posko Korban

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 10:37 WIB
Tim kuasa hukum Novel Baswedan, Liliane Santosa, Saor Situmorang, dan Julius Ibrani memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/2/2016). Mereka menyebut pimpinan KPK akan membantu sepenuhnya agar Novel Baswedan tak disidang. Grandyos Zafna/detikcom.
Julius Ibrani (sedang menangkat tangan) beberapa waktu lalu (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan dua hakim agung tersangka korupsi, yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Oleh sebab itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta KPK membuka Posko Korban Hakim Agung.

"KPK harus membuka 'posko pengaduan' khusus korban putusan hakim untuk menggali informasi, fakta, dan bukti produk dari hakim pengadilan maupun hakim agung yang terindikasi korupsi melalui pertimbangan dan amar putusan. Hal mana tidak ter-'akomodasi' di Badan Pengawasan MA dan Komisi Yudisial hanya melalui mekanisme 'koordinasi'," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan persnya, Kamis (17/11/2022).

Menurut PBHI, putusan menjadi produk hukum bermasalah yang penuh kejanggalan dalam pertimbangan hakim dan amarnya. Sehingga, apabila putusan hakim didasarkan pada 'pesanan' dari perbuatan korupsi (suap), tidak akan terwujud cita-cita keadilan dan kemanfaatan. Hanya ada kepastian hukum.

"Seorang hakim, apalagi hakim agung, tidak hanya memeriksa dan memutus 1-2 putusan saja, bisa ratusan. Penting untuk memeriksa kembali rekam jejak pertimbangan dan amar putusan hakim yang terindikasi kasus korupsi untuk melihat secara mendalam apakah ada indikasi korupsi yang lain," beber Julius Ibrani.

Berdasarkan catatan PBHI, hakim agung Gazalba Saleh adalah salah satu anggota majelis kasasi yang mendiskon vonis dari 9 tahun menjadi 5 tahun dalam kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo. Edy dihukum karena menerima suap Rp 24,6 miliar dan USD 77 ribu.

"Sebenarnya, KPK juga menjadi 'korban' dalam diskon vonis ini," ucap Julius Ibrani.

Bila perlu, KPK menggali informasi, fakta, dan bukti dari seluruh pihak yang beperkara, baik advokat maupun prinsipalnya. Selain dapat dilakukan pengembangan pada dugaan kasus korupsi lainnya, terbuka juga peluang bagi para 'korban putusan' hakim korup untuk mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat dijadikan dasar bagi upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK).

"Sehingga ada peluang untuk diperiksa kembali demi mendapatkan formulasi pertimbangan dan amar yang dapat merepresentasikan keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum saja," ungkap Julius Ibrani.

"Dalam situasi sistem peradilan yang masih korup dan bobrok, perlu terobosan yang signifikan untuk menyikapi kondisi putusan hakim yang surplus kepastian hukum namun defisit keadilan dan kemanfaatan," pungkas Julius Ibrani.

(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT