.webp)
Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri menggelar operasi pengawasan secara persuasif terhadap WNA di Bali. Salah satunya dilakukan di kawasan Ubud, Bali.
"Imigrasi bersama-sama dengan DivHubInter Mabes Polri bersinergi melakukan operasi di titik strategis dan lokasi yang banyak dikunjungi WNA di Bali seperti di Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, dan lainnya," kata Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana dalam keterangan pers, Selasa (15/11/2022).
Patroli kali ini dilakukan bersama dengan Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Krishna Murti. Widodo mengungkapkan operasi ini untuk menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan KTT G20.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya yaitu menjaga suasana di Bali agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali serta turut menciptakan situasi yang kondusif selama penyelenggaraan G20," jelas Widodo.
Widodo menyiagakan para petugas Imigrasi di beberapa lokasi yang menjadi kantong berkumpulnya WNA. Petugas disiagakan untuk pengamanan dan mempersuasi para WNA agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di Bali.
"Para petugas dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, dan Kantor Pusat secara persuasif mengedukasi, memberikan rasa aman, serta menjaga ketertiban terhadap orang asing di daerah yang banyak dikunjungi WNA," ujar Widodo.
Selain itu, Widodo beserta jajaran Imigrasi di Wilayah Bali memfokuskan mobil-mobil patroli pengawasan orang asing berkeliling untuk memastikan kondisi aman dan terkendali.
Sebagaimana diketahui, Ditjen Imigrasi sebelumnya menangkap dua WN China yang akan melakukan demonstrasi menolak KTT G20 di Bali, inisial HCC dan YX. Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga menangkap WN Jepang dan mendeportasi karena akan melakukan hal yang sama.
"Benar, saya sudah dapat laporan dari Direktur Intelijen dan Direktur Wasdakim, bahwa ada 2 warga negara China yg akan merencanakan melakukan demo pada saat pelaksanaan G20," kata Plt Dirjen Imigrasi, Prof Widodo Ekatjahjana.
WN China itu ditangkap di Jakarta oleh petugas Imigrasi, Jumat (11/11) malam. Sejumlah bukti dikantongi petugas yang menunjukkan ada upaya provokasi menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa melakukan aksi demonstrasi menolak KTT G20 di Bali pekan depan.
"Segera saat itu juga saya perintahkan agar diambil langkah-langkah antisipasi untuk pengamanan dan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta segera berkoordinasi dengan pihak Kedutaan China dan Kemenlu," ungkap Widodo Ekatjahjana.
Langkah itu dilakukan karena WN China itu mengantongi visa kerja, di mana WNA dilarang melakukan aktivitas politik di Indonesia. Hal itu nyata-nyata dianggap telah melanggar UU Imigrasi Indonesia.
"Pelanggaran keimigrasiannya adalah mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar izin tinggalnya, dan melakukan aksi provokasi mengajak demo di acara G20. Saya sudah perintahkan kepada Direktur Wasdakim supaya menindak tegas dan tetap humanis serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan K/L terkait dan pihak perwakilan," kata Widodo Ekatjahjana tegas.
(asp/mae)
