Komisi A DPRD DKI Jakarta menolak usul pemberian dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Bamus Betawi 1982 sebesar Rp 4,5 miliar. Penolakan itu dilakukan karena ada dua organisasi Bamus Betawi.
Hibah itu terdiri atas Rp 3 miliar untuk Bamus Betawi yang dulu pernah dipimpin oleh almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Kemudian, Rp 1,5 miliar Bamus Betawi 1982 yang dulu dipimpin oleh Zainuddin alias Oding.
"Kami tidak setujui," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022).
Meski begitu, Komisi A merekomendasikan agar kedua Bamus Betawi disatukan. Nantinya, rekomendasi ini akan dibawa oleh Komisi A ke pembahasan tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
"Kemarin akhirnya kami sepakati di Komisi A kami rekomendasikan kepada Banggar nanti bahwa Komisi A merekomendasikan kepada Aspem dan Kesbangpol untuk menyatukan dua organisasi Bamus Betawi itu agar bisa menjalankan tugas pokok sebagai organisasi yang menaungi persoalan-persoalan ke Betawi-an," terangnya.
Apabila disatukan, Gembong memandang alokasi hibah untuk Bamus Betawi yang dikucurkan bisa lebih dari Rp 4,5 miliar sehingga nantinya anggaran daerah berfungsi sebagai alat pemersatu dua ormas.
"Kami rekomendasi untuk jadi satu, jumlahnya bisa lebih dari itu. Kalau dihitung kan Rp 4,5 miliar itu. Bisa juga lebih dari Rp 4,5 miliar kalau itu menyatu. Tetapi kalau tidak menyatu lebih baik itu tidak diberikan hibah," imbuhnya.
Lihat Video: Wagub Riza Jelaskan Dana Hibah DKI Rp 486 Juta Untuk Yayasan Ayahnya
