Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah, Peternak Sapi Minta MK Perketat Impor

ADVERTISEMENT

Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah, Peternak Sapi Minta MK Perketat Impor

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 12:07 WIB
Pengacara Hermawanto
Pengacara Hermawanto (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Sejumlah peternak sapi menggugat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar impor sapi diperketat karena belakangan muncul penyakit mulut dan kuku yang mewabah.

"Impor daging dari negara tidak bebas penyakit menular dilakukan faktanya sepanjang tahun, bahkan meningkat setiap tahunnya, tidak berlaku untuk sementara," kata kuasa pemohon, Hermawanto yang tertuang dalam risalah sidang MK, Selasa (15/11/2022).

Hermawanto mengatakan, data tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam kurun 10 tahun terakhir. Bahwa jika diakumulasikan sejak 2016 sampai 2021, Indonesia telah mengimpor sekitar 419.640 ton daging sejenis lembu dari India ataupun dari Brasil.

"Yang notabene India adalah negara yang belum bebas PMK. Bahkan dicurigai kemudian bahwa daging-daging dari India, maupun dari Brasil, maupun dari negara-negara lain yang tidak bebas PMK itu yang telah menjadikan Indonesia hari ini kembali terjadi wabah PMK," ucap Hermawanto.

Dalam data Juni 2022, lanjutnya, sebanyak 151.536 ekor sapi di berbagai wilayah Indonesia yang telah terjangkit PMK. Hermawatno menuturkan alasan yang ketiga adalah Indonesia kembali terkena wabah PMK setelah tahun 1990 dinyatakan bebas PMK, setelah Indonesia berjuang selama 100 tahun untuk menjadi negara yang bebas PMK.

"Sampai 22 September 2022 telah ada 538.354 ekor ternak yang terjangkit PMK," beber Hermawanto.

Hermawanto mengungkapkan, akibat dari Indonesia terjangkit penyakit PMK kembali, Kementan sudah mengusulkan tambahan anggaran untuk penanganan PMK mencapai Rp 4,6 triliun. Sebagai informasi, menurut Ombudsman Republik Indonesia, potensi kerugian akibat PMK tidak kurang dari Rp 6 miliar per hari atau dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1,7 triliun.

"Alasan kami selanjutnya adalah hewan atau ternak maupun produk ternak dari negara yang tidak bebas penyakit PMK, merugikan Para Pemohon maupun peternak. Bahwa fakta masuknya PMK ke Indonesia telah berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil dan ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi, serta tabungan, dan kekayaan mereka," urai Hermawanto.

Pemohon itu adalah Teguh Budiyana, Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha, Ferri Kusmawan, dan Irfan Arif.

"Kenapa kita gagal terus sebagai bangsa untuk membangun kedaulatan pangan? Kenapa kedaulatan daging nasional dan memberdayakan para peternak rakyat, ternak lokal juga terus gagal? Dan sampai kapan para peternak dan konsumen daging dan susu yang sehat dan segar akan terus dilanggar hak konstitusionalnya?" kata Hermawanto bertanya secara terbuka.

Oleh sebab itu, Indonesia diminta untuk mengetatkan impor sapi yaitu dengan melakukan judicial review UU PKH. Para pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular atau lebih dikenal dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia.

Pasal 36E UU PKH berbunyi:

(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Yang dimaksud dengan 'dalam hal tertentu' adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan," kata Hermawanto.

Lihat juga video 'Sapi di Pasar Klaten Diperiksa Usai Temuan Penyakit Kuku-Mulut di Jatim':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT