Ancaman Interpelasi ke Pemkot Depok Buntut SD Pocin 1 Jadi Kontroversi

Ancaman Interpelasi ke Pemkot Depok Buntut SD Pocin 1 Jadi Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 14 Nov 2022 23:04 WIB
Siswa tetap belajar di SDN Pocin 1 yang bakal direlokasi. Ortu murid ikut hadir ke SDN Pocin 1 lantaran tak ingin anak pindah ke SDN Pocin 5 dan Pocin 3. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Siswa tetap belajar di SDN Pocin 1 yang bakal direlokasi. Ortu murid ikut hadir ke SDN Pocin 1 lantaran tak ingin anak pindah ke SDN Pocin 5 dan Pocin 3. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Depok -

Rencana relokasi SDN Pocin 1, Depok, menuai kontroversi. Komisi D DPRD Depok mengancam akan mengajukan hak interpelasi ke Pemkot.

SDN Pocin 1 sejatinya akan dialihfungsikan. Lahan sekolah itu akan dijadikan masjid raya.

Dinas Pendidikan Depok sudah menyampaikan terkait relokasi SDN Pocin 1 kepada wali murid. Namun relokasi itu memicu polemik lantaran belum ada kesepakatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kontroversi mengemuka setelah muncul rencana siswa SDN Pocin 1 bakal pindah ke SDN Pocin 3 dan Pocin 5. Wali murid tak keberatan, keluarga menginginkan anak-anaknya hanya direlokasi ke satu gedung, bukan dipecah ke dua sekolah penampung.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Kota Depok, Wawang Buang, mengatakan pihaknya sempat mengirimkan surat pemberitahuan soal kegiatan belajar mengajar. Edaran itu menginformasikan pada pertengahan November murid SDN Pocin 1 mulai dipecah ke dua sekolah penampung.

ADVERTISEMENT

Dalam surat tersebut tertulis pada 7-11 November, siswa kelas 1-6 SDN Pocin 1 belajar dari rumah (BDR). Pada pekan selanjutnya, para siswa SDN Pocin 1 akan menjalankan KBM di dua sekolah, yaitu SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5. Dalam surat tersebut dijelaskan juga, per 14 November 2022, siswa kelas 1, 2, dan 6 belajar di SDN Pocin 5.

Namun per pagi tadi, para murid dan orang tua tetap bertahan di SDN Pocin 1. Salah satu orang tua murid, Cici menyebut mendapat pemberitahuan surat yang menyatakan siswa tetap belajar di SDN Pocin 1.

Berdasarkan surat yang dilihat, tertulis bahwa Senin (14/11/2022) siswa SDN Pocin 1 masuk secara tatap muka di SDN Pocin 1. Surat tersebut ditandatangani langsung Plt Kepala UPTD SDN Pocin 1, Sri Widayati, per 11 November 2022.

"Hari ini kita tetap belajar di SDN Pocin 1, tadi pagi subuh dapat surat kalau anak SD Pocin 1 tetap belajar di sekolah," kata Cici saat ditemui di lokasi, Senin (14/11/2022).

Meski mendapat surat pemberitahuan terkait KBM di SD Pocin 1, dia mengaku bingung lantaran tak ada guru ataupun Plt kepala sekolah. Alhasil, orang tua murid menjadi pengajar bagi anak-anak yang datang.

"(Pengajar) masih orang tua dan relawan, pemberitahuan ini (masuk sekolah) dari guru, guru dari kepala sekolah," katanya.

Dia lantas menegaskan orang tua tak keberatan jika sekolah akan direlokasi untuk pembangunan masjid. Namun ia berharap Pemkot sudah menyiapkan gedung baru supaya anak tak digabungkan ke sekolah lain.

DPRD Depok Kirim Rekomendasi ke Pemkot

Komisi D DPRD Depok mengatakan surat rekomendasi dari DPRD terkait polemik relokasi SDN Pocin 1 telah dikirim hari ini. Dalam rekomendasi tersebut, ada 3 tuntutan yang dilayangkan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra.

"Hari ini langsung (dilayangkan), surat dilayangkan oleh Komisi D ditandatangani oleh Ketua DPRD," kata Ketua Komisi D DPRD Depok, Supriatni di SDN Pocin 1.

Supriatni berharap surat tersebut akan ditindaklanjuti oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris. Dia meminta solusi terbaik dari Pemkot Depok.

"Surat yang dilayangkan dari Komisi D lewat Ketua DPRD ke Wali Kota Depok. Mudah-mudahan Wali Kota Depok dengan segera mengambil solusi yang terbaik. Semua untuk kemaslahatan warga, siswa-siswa SD Pocin 1," kata Supriatni.

Adapun rekomendasi tuntutan dari DPRD ke Pemkot terkait kegiatan belajar mengajar yang semestinya tetap dilakukan di Pocin 1. Kedua, terkait permintaan penundaan pembangunan Masjid Raya sebelum dibuatkan gedung baru untuk siswa-siswi SD Pocin.

"Ketiga, lihat dengan mata kita langsung, ini sekolahan dibangun trotoar terus kalau dibangun masjid masuknya gimana. Jadi Komisi D rapat Jumat kemarin, meminta Pemkot dalam surat untuk membongkar trotoar yang menghalangi pintu masuk ke dalam SD," katanya.

Ancam Hak Interpelasi

Supriatni mengatakan akan mengajukan hak interpelasi jika rekomendasi tak didengar. Supriatni meminta wali murid untuk bersabar terkait keputusan Pemkot nanti.

"Jika pemerintah dalam hal ini Disdik tidak mengembalikan kursi dan meja di sekolah ini. Maka, kami DPRD akan melakukan hak interpelasi kepada pemerintah," kata Supriatni.

"Kalau sebuah institusi lembaga DPRD khususnya komisi D sudah tidak diorangin mau jadi apa ini? Untuk apa kita yang duduk di komisi D menyuarakan rakyat, untuk apa?" sambungnya.

Dia mengatakan 13 anggota Komisi D DPRD Depok siap melayangkan hak interpelasi ke Pemkot.

"Jika kami masih tidak didengar juga, maka kami Komisi D yang terdiri dari 13 anggota, 7 fraksi perwakilan di komisi D akan sepakat melakukan hak interpelasi kepada pemerintah," katanya.

Dia menegaskan pihaknya akan menunggu 3 hari terkait respons surat rekomendasi dari Pemkot. Jika dalam tiga hari tak ada balasan, Komisi D bakal mengajukan hak interpelasi.

"Jika dalam 3 hari tidak ada jawaban dari Pemkot, maka Komisi D akan berembuk lagi akan menggelar rapat internal. Untuk selanjutnya Komisi D akan melakukan koordinasi langsung ke provinsi. Kenapa? Karena intinya, pembangunan ini adalah provinsi, langsung ke provinsi/gubernur," kata Supriatni.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads