Bupati Kampar Bantah Memiliki Ijazah Palsu

Pekanbaru - Kasus kepemilikan ijazah palsu Bupati Kampar, Riau Jefry Noer kembali mencuat. Bupati kontroversial ini membantah tudingan mengantongi ijazah palsu STM."Bagi pihak-pihak yang masih ragu atas kepemilikan ijazah STM Muhammadiyah yang saya miliki, silahkan cek langsung ke sekolah saya. Saya tidak ambil pusing atas tudingan itu," kata Jefry Noer saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (20/7/2007).Jefry menjelaskan, kasus kepemilikan ijazah ini juga sudah pernah mencuat ketika dirinya pertama kali menduduki jabatan bupati. Saat itu juga terjadi gelombang demo besar-besaran yang menuntut dirinya mundur atas ipal tersebut."Masalah ini sudah pernah ditangani pihak Polda Riau. Setelah dilakukan pengusutan, akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3). Itu artinya, saya tidak terbukti memalsukan ijazah STM tersebut," terang Jefry.Menurut Jefry, hal ini juga bisa dipertanyakan langsung pada teman-temannya yang satu tamatan STM Muhamadiah Pekanbaru. Sebab, teman-teman sekolahnya masih banyak yang berada di Pekanbaru."Kalau ada yang ragu atas kepemilikan itu, silahkan konfirmasi juga ke teman-teman saya di Pekanbaru. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan masalah ini. Silahkan saja orang menuding saya memiliki ipal," kata Jefry yang mengaku sebagai pengurus Alumni STM Muhamadiyah Pekanbaru.Tudingan itu sendiri datang dari Indonesia Police Watch (IPW) yang meminta Mabes Polri segera mengambilalih dugaan ipal dua pejabat di daerah. Yakni, Gubernur Sumut Rodolf Pardede dan Bupati Kampar, Jefry Noer."IPW menyayangkan sikap Polda yang dengan sengaja mempetieskan kasus-kasus tersebut. Bahkan untuk kasus Bupati Kampar, sudah 4 tahun kasus itu diproses tapi tidak pernah dilimpahkan ke Kejaksaan Riau," jelas Ketua IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima detikcom.Menanggapi atas tudingan tersebut, Kapolda Riau, Brigjen Pol Ito Sumardi kepada wartawan mengatakan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam polemik dugaan ijazah palsu bupati Kampar. "Kita tidak ingin dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Kami tidak ingin terjebak dalam urusan politik," tegasnya. (mar/)