.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong hubungan ASEAN-India di peringatan 30 tahun kemitraan dapat difokuskan pada tiga hal yaitu menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil, damai dan sejahtera. Jokowi mengingatkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara dan India berada di kawasan strategis.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti KTT ke-19 ASEAN-India di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu, (12/11/2022). Dalam KTT tersebut hadir pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar.
"Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi konflik terbuka. ASEAN-India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik," kata Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi mengingatkan bahwa Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret. Oleh karena itu, Indonesia mengundang India dalam Indo Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN.
"Kedua, kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengimbau jangan sampai terjadi kembali terputusnya rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan di masa mendatang.
"Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang, kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan laporan Global Crisis Response Group, Jokowi menambahkan, bahwa jika krisis pupuk terjadi, maka akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang.
"ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari," imbuh Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ke-19 ASEAN-India yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
