.webp)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan pihaknya belum memiliki kandidat kuat untuk menjadi calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta 2024. Menurutnya, sebelum menentukan calon, pihaknya harus memastikan terlebih dulu status DKI Jakarta sebagai ibu kota.
"DPR RI ada rencana untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 29, UU DKI Jakarta, kan. Revisi UU Nomor 29 berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke IKN, bagaimana statusnya Jakarta, kan kita mesti tahu itu dulu," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (11/11/2022).
Jika status Jakarta telah jelas, baru PDIP akan menentukan calon yang tepat untuk memimpin Jakarta. Hal itu agar semua persoalan di Jakarta dapat diatasi dengan tepat oleh calon pemimpinnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian setelah itu tahu, baru kita akan lihat siapa yang paling cocok untuk kita tempatkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke depan, kan gitu. Jadi kita melihat persoalan Jakarta ke depan kayak apa, baru kita carikan sosok yang paling tepat buat atasi persoalan itu," ujarnya.
Meski begitu, Gembong mengatakan terkait cagub sudah pernah dibahas di kalangan internal PDIP. Namun, menurutnya, saat ini harus dipastikan status Jakarta terlebih dulu. Soal sosok calonnya, itu bisa berlatar belakang sosok berpengalaman atau sosok yang benar-benar cocok.
"Apakah harus yang mantan kepala daerah atau kepala daerah yang sedang aktif, ya nggak juga. Tetapi, sekali lagi, persoalan dulu, baru kita tentukan orangnya. Persoalan Jakartanya apa, baru nanti kita cocokkan dengan sosok yang paling tepat untuk Jakarta ke depan," sambungnya.
Lebih lanjut Gembong mengatakan, jika Jakarta tidak menjadi ibu kota negara lagi, Jakarta tetap bisa menjadi pusat ekonomi. Dia menyebut hal itu bergantung pada revisi undang-undang.
"Jakarta tetep seksi," ucap Gembong.
Simak juga 'Digadang-gadang Maju Cagub DKI, Begini Respons Bupati Tangerang':
