Menneg Ristek Bantah Sudah Tahu Bakal Ada Tsunami

Jakarta - Setelah seharian kemarin mendapat kritikan karena dianggap menyembunyikan informasi ancaman tsunami 17 Juli, Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman bersuara.Lewat rilisnya, ia membantah tahu bakal terjadi tsunami di Pangandaran dan daerah di sekitar laut selatan Jawa, namun tidak disebarluaskan.Rilis Kusmayanto disebarluaskan di tengah rapat kerja antara Kusmayanto dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2006).Dalam rilisnya, Kusmayanto menuturkan, berita yang dilansir kantor berita AP bahwa dirinya telah menerima informasi beberapa saat sebelum terjadi tsunami pada Senin 17 Juli dan tidak menyebarkannya adalah kurang tepat.Yang benar adalah bahwa informasi terjadinya gempa dapat diakses oleh siapapun juga, termasuk pribadi-pribadi dari sumber-sumber internasional.Dalam hal ini Kusmayanto juga memperoleh informasi yang diperoleh melalui akses internasional termasuk lembaga-lembaga lain. Dikatakannya bahwa semua orang dapat memperoleh akses tersebut.Akan tetapi secara legal, hanya BMG yang memiliki otorisasi untuk menyebarluaskan informasi dan peringatan dini kepada instansi-instansi terkait di Jakarta, provinsi, kota dan kabupaten serta media lain."Dan BMG telah menyebarluaskan informasi tersebut yang diperolehnya lewat berbagai cara seperti telepon, SMS, surat dan tatap muka," sebut Kusmayanto.Data tambahan lain dari USGS yang dapat diberikan adalah gempa terjadi pada 17 Juli pukul 18.12 WIB dengan skala 7,2 magnitude terjadi kira-kira 240 km dari Tasikmalaya.Sementara buletin Pacific Tsunami Warning Center menyebutkan, berdasarkan data sejarah gempa tsunami yang besar dan merusak tidak akan terjadi."Seperti diketahui BMG terhubung sangat baik dengan Japan Meteorological Agency dan Pacific Warning System secara online, sehingga semua akses informasi dapat dipertukarkan secara langsung," tuturnya.Informasi ini lalu disebarluaskan lewat berbagai cara bilamana dipandang perlu untuk disebarluaskan. "Jadi tidak benar bahwa informasi yang diperoleh tidak disebarkan," tandasnya.Namun demikian beberapa anggota Komisi VII sangat menyayangkan tindakan Kusmayanto. Seharusnya, sekecil apapun informasi yang terkait dengan masyarakat luas disebarluaskan, karena penanganan terhadap bencana dan lainnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah."Menristek tidak punya sense of responsibility sebagai pejabat negara. Ini sangat fatal, ke depan tidak boleh terulang lagi," kata M Nadjib.Hal yang sama juga diungkapkan Wahyudin Munawie. Menurutnya, yang dilakukan Kusmayanto sebagai bentuk kekacauan koordinasi yang ada pada Kabinet Indonesia Bersatu. (umi/)