Pengamanan MA oleh Militer Dinilai Cederai Reformasi

ADVERTISEMENT

Pengamanan MA oleh Militer Dinilai Cederai Reformasi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 10 Nov 2022 10:31 WIB
Alvon Kurnia Palma
Alvon Kurnia Palma (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Pengamanan Mahkamah Agung (MA) oleh militer menuai sorotan. Sebab, reformasi mengamanatkan supremasi sipil dengan menyerahkan pengamanan dalam negeri kepada kepolisian, bukan militer.

"MA adalah lembaga negara yudisial yang memastikan proses demokratisasi sipil berlangsung selain eksekutif dan legislatif. Dalam pelaksanaan kekuasaannya, peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 harus berlandaskan pada UUD NRI 1945," kata mantan Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma kepada wartawan, Kamis (10/11/2022).

Alvon menilai MA secara institusi tidak boleh berkontribusi menghambat proses demokratisasi sipil yang masih berlangsung saat ini dalam bentuk meminta alat pertahanan negara (TNI).

"Apabila untuk keperluan memastikan keamanan bagi perangkat di MA saat bekerja, maka MA harus meminta kepolisian sebagai alat keamanan guna melindunginya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 NRI UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," kata Alvon Kurnia Palma.

"Bukan meminta TNI yang jelas sebagai alat pertahanan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat 3 UUD NRI 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," Alvon menegaskan.

Alvon juga menilai saat ini tidak terdapat kegentingan yang mengharuskan MA mengganti personel tenaga keamanan menjadi TNI. Apabila ada kegentingan yang memaksa, Kepala Negara akan menyatakan alat pertahanan (TNI) menjalankan perannya, termasuk menjaga MA dalam memastikan peran, fungsi, dan tugas yudisialnya secara maksimal.

"Dengan demikian, penjagaan gedung Mahkamah Agung oleh aparat TNI tidak memiliki alasan konstitusional yang kuat yang sekaligus berpotensi mencederai reformasi sektor keamanan yang bersendi pada otoritas sipil," pungkas Alvon Kurnia Palma yang kini menjadi advokat publik itu.

Sebelumnya, juru bicara (jubir) Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menyatakan pengamanan MA kini dijaga oleh militer/TNI. Hal itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi agar kerja para hakim agung nyaman. Selama ini, pengamanan harian dilakukan oleh satpam.

"Memang beberapa waktu lalu MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA dengan dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI/militer, karena menurut pengamatan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personil TNI/militer dari Pengadilan Militer," ucap Andi Samsan Nganro.

Lalu buat apa anggota militer itu diminta berjaga-jaga di MA?

"Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang- orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," ujar Andi Samsan Nganro.

MA menegaskan pengamanan oleh militer tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi lebih kepada aspek keamanan dan kenyamanan hakim agung dalam bertugas.

"Model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," pungkas Andi Samsan Nganro, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Lihat juga video 'Demi Cegah Terjadinya Suap, KPK Minta MA Rutin Rotasi Pegawai':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT