.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung terealisasi. Sejauh ini, sejumlah fakta terkait rencana ini pun diungkap oleh Heru.
Sebagaimana diketahui, normalisasi sungai memang saat ini tengah dikebut oleh Pemprov DKI dalam hal ini soal pembebasan lahan. Empat kelurahan yang bakal jadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menerangkan, total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektare. Kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan ialah, pertama, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, 2,25 hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Kelurahan Rawajati, Pancoran, yang kebutuhan pembebasan lahannya sebanyak 1,5 hektare. Lalu Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, sebanyak 0,8 hektare; serta di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, sebanyak 1,95 hektare.
"Itu sasaran kita untuk 2023. Pembebasan semua dari pemda, pusat fisiknya," kata Yusmada, Selasa (1/11) lalu.
Yusmada membeberkan sejatinya terdapat 7 kelurahan prioritas pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kendati begitu, pihaknya sepakat pada 2023 mendatang akan mengutamakan empat kelurahan terlebih dahulu. Dengan begitu, pihaknya dapat menyelesaikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembebasan lahan.
Lihat juga video 'Normalisasi Ciliwung, Menteri Basuki Siapkan Rusun Pasar Rumput':
1. Target Realisasi 4,8 Km
Heru menargetkan normalisasi Ciliwung dapat terealisasi sepanjang 4,8 kilometer. Target itu hendak ia capai selama memimpin Kota Jakarta.
"4,8 kilometer. Itu panjangnya," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022). Hal ini disampaikan Heru saat ditanya soal target normalisasi Ciliwung selama mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyampaikan, saat ini dia berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, dua wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir.
"Timur dan selatan yang memang harus pengendalian banjir. Kan pemda dituntut supaya tidak banjir," jelasnya.
2. Dua Opsi Tangani Warga
Heru kemudian menyampaikan pihaknya memiliki dua opsi menangani warga terdampak normalisasi Ciliwung. Opsi pertama ialah membayarkan ganti rugi kepada para pemilik lahan. Sedangkan opsi kedua memindahkan warga ke rumah susun milik DKI.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak kami pindahkan ke rusun," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mengebut penyelesaian proyek penangkal banjir Jakarta, yakni Bendungan Ciawi pada akhir tahun mendatang. Heru optimistis proyek itu dapat mengurangi 40% debit banjir di Ibu Kota.
"(Setelah) Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok di sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu. Setidaknya bisa mengurangi 40 persen," terangnya.
3. Anggaran Rp 700 M
Pemprov DKI menganggarkan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Heru mengatakan anggaran itu masuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
"Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya. Kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," kata Heru pada wartawan, Selasa (8/11).
Pemprov DKI menganggarkan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan anggaran itu masuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
"Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 Kelurahan ya. Kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," ujarnya.
