.webp)
Gedung Mahkamah Agung (MA) kini dijaga oleh militer/TNI. Lantas, apakah ini ada hubungannya dengan kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu?
Setelah menjerat hakim agung Sudrajad Dimyati, penyidik KPK memang kerap dilaporkan melakukan penggeledahan di lingkungan MA. Terakhir, ruang hakim agung Prim Haryadi dan Sri Murwahyuni digeledah penyidik pada Selasa (1/11) lalu.
Merespons hal ini, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan kebijakan pengamanan militer itu tidak ada kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami yakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK beberapa waktu yang lalu di gedung MA," kata Ali Fikri kepada detikcom, Rabu (9/11/2022).
Baca juga: MA Kini Dijaga Militer |
Ali menerangkan proses penggeledahan itu merupakan salah satu strategi KPK dalam proses mengumpulkan bukti. Dia menyebut proses itu sejatinya juga sudah sesuai dengan prosedur undang-undang (UU) yang berlaku.
"KPK dalam melakukan pengumpulan bukti tentu dengan berbagi strategi di antaranya melalui upaya paksa penggeledahan dan itu secara hukum dibenarkan sebagaimana ketentuan UU maupun hukum acara pidana yang berlaku," ujar dia.
Dia menambahkan sampai saat ini KPK masih menyelidiki kasus suap penanganan perkara di lingkungan MA. Ali memastikan pihaknya bakal menjerat tersangka lain bilamana KPK menemukan bukti permulaan yang cukup.
"Saat ini KPK terus kembangkan informasi dan data yang kami miliki pada proses penyidikan perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. Bila ditemukan alat bukti yang cukup ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti KPK tindak lanjuti dengan menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, juru bicara (Jubir) Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menyatakan pengamanan MA kini dijaga oleh militer/TNI. Hal itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan agar kerja para hakim agung nyaman. Selama ini, pengamanan harian dilakukan oleh satpam.
"Memang beberapa waktu lalu MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA dengan dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI/militer, karena menurut pengamatan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan," kata Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).
Karena dirasa belum cukup, pengamanan dinaikkan oleh militer.
"Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personil TNI/militer dari Pengadilan Militer," ucap Andi Samsan Nganro.
Lalu buat apa anggota militer itu diminta berjaga-jaga di MA?
"Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," ujar Andi Samsan Nganro.
MA menegaskan pengamanan oleh militer tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi lebih merupakan aspek keamanan dan kenyamanan hakim agung dalam bertugas.
"Model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," pungkas Andi Samsan Nganro yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.
Simak juga Video: Mahfud Md: Upaya Pemberantasan Korupsi Banyak Gembos di MA
