Peternak Sapi Bawa Kasus Penyakit Mulut dan Kuku ke MK, Ada Apa?

ADVERTISEMENT

Peternak Sapi Bawa Kasus Penyakit Mulut dan Kuku ke MK, Ada Apa?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 08 Nov 2022 15:20 WIB
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Nataru 2020, daging sapi impor siap ramaikan pasar Jakarta. Daging itu berasal dari Australia hingga Brasil.
Pedagang sapi impor di pasar di Jakarta beberapa waktu lalu. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah peternak sapi mengajukan judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Mereka menilai impor sapi harus diperketat karena bisa memicu munculnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) sapi.

Pemohon itu adalah Teguh Budiyana, Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha, Ferri Kusmawan, dan Irfan Arif. Para pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ ternak/produk hewan/ daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular atau lebih dikenal dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia.

Pasal 36E UU PKH berbunyi:

(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Yang dimaksud dengan 'dalam hal tertentu' adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/ atau Produk Hewan," kata pemohon yang memberikan kuasa kepada Hermawanto sebagaimana dilansir website MK, Selasa (8/11/2022).

Hermawanto membeberkan sejak dikeluarkannya UU PKH, masyarakat secara terus menerus melakukan penolakan. Karena UU PKH mengancam keselamatan dan keamanan (safety and security) hewan, daging ataupun produk hewan, industri peternakan, dan terakhir pada konsumen daging dan susu.

"Ujung dari kegelisahan disahkan dan diberlakukannya UU PKH adalah diajukannya uji materi di MK pada 16 Oktober 2009," urai Hermawanto.

Hasilnya, MK memutuskan pada pokoknya menegaskan berlakunya sistem country base atau prinsip maximum security. Di mana negara atau pemerintah tidak boleh melakukan importasi hewan atau daging dari negara yang terjangkit penyakit, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK).

Atas putusan MK itu, DPR melakukan revisi UU PKH menjadi UU 41/2014. Lalu UU itu kembali diuji ke MK. Dalam putusannya, MK menegaskan:

Berlaku sistem country base atau maximum security, dengan pengecualian dalam hal tertentu yakni keadaan bencana, dalam keadaan mendesak negara diperbolehkan untuk melakukan importasi daging atau produk hewan dari zona atau wilayah yang tidak terjangkit penyakit dalam suatu negara atau importasi dari negara yang dalam proses penanggulagan PMK.

"Dan melalui putusannya Mahkamah juga menegaskan bahwa "frase dalam hal tertentu harus ditafsirkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahakamah, jika tidak maka ketentuan tersebut menjadi inkonstitusional," ungkap Hermawanto.

Karena tidak ada perubahan signifikan, para pedagang sapi kembali mengajukan judicial review ke MK.

"Ketentuan ini patut dicurigai sebagai kesengajaan untuk menghindari kewajiban penempatan di pulau karantina jika melakukan importasi hewan/ternak dari negara yang bebas penyakit menular, apalagi importasi hewan dari negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK," ujar Hermawanto.

Hermawanto lalu menunjukkan grafis impor daging sapi. Yaitu importasi daging dari negara yang tidak bebas penyakit seperti India dan Brasil dilakukan sepanjang tahun, bahkan sejak 10 tahun terakhir terus meningkat.

"Hal ini menunjukkan importasi tersebut tidak berlaku sementara, karena faktanya dilakukan sepanjang tahun, negara tidak dalam keadaan mendesak, negara tidak dalam keadaan darurat pangan, negara tidak dalam keadaan darurat bencana," urai Hermawanto.

Padahal, kata Hermawanto, negara seharusnya tahu ada larangan impor daging/produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit, dan hanya boleh impor dengan syarat-syarat yang ketat, sebagaimana Putusan MK No 129/PUU-XIII/2015.

"Hal ini jelas menunjukkan importasi daging dari negara yang tidak bebas penyakit menular yang didasarkan pada Pasal 36E UU No. 41/2014 Jo. PP No. 4/2016 bertentangan dengan maksud dari Pertimbangan Putusan MKRI No. 129/PUU- XIII/2015, oleh karenanya inkonstitusional," kata Hermawanto tegas.

Berkas permohonan sudah diadftarkan di Kepaniteraan MK dan sedang diproses.

Bagaimana di Australia?

Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah memperketat larangan membawa produk daging untuk keperluan pribadi karena kekhawatiran terhadap penyakit kuku dan mulut (PMK). Wabah PMK bisa menyebabkan industri pertanian Australia mengalami kerugian sebesar Au$ 80 miliar selama 10 tahun, menurut perkiraan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia.

Karena itu, Menteri Pertanian Murray Watt mengatakan produk daging yang dibawa penumpang tersebut 'berisiko besar membawa penyakit mulut dan kuku ke Australia'.

"Ini adalah pelanggaran yang sangat serius dan yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman terberat. Tindakan Petugas Biosekuriti dan ABF sekali lagi dilakukan untuk melindungi warga Australia dan sektor pertanian kami dari risiko biosekuriti yang berpotensi menimbulkan kerusakan sangat parah," kata Menteri Pertanian Murray Watt.

Menurut Menteri Murray, setiap penumpang dan pelaku perjalanan yang masuk ke Australia harus melaporkan makanan yang mereka bawa ke Australia 'secara terbuka dan jujur' untuk diperiksa petugas biosekuriti di bandara.

"Jika produk tersebut diperbolehkan masuk ke Australia, maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan," kata Menteri Pertanian Murray Watt.

Simak juga '4 Zona Lalu Lintas Hewan dan Produk Daging untuk Cegah PMK':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT