Tok! Satgas BLBI Kalah Lawan Ongko Soal Penyitaan Tanah di Jaksel

ADVERTISEMENT

Tok! Satgas BLBI Kalah Lawan Ongko Soal Penyitaan Tanah di Jaksel

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 04 Nov 2022 11:04 WIB
Satgas BLBI sita aset obligor di Jonggol
Penyitaan lahan oleh Satgas BLBI (Dok. Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu/Satgas BLBI)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Irjanto Ongko melawan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Alhasil, BLBI harus mencabut penyitaan dua bidang tanah di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kasus bermula saat Satgas BLBI menyita dua bidang rumah di Ongko pada 28 Januari 2022. Aset yang disita pertama, sebidang tanah SHM No. 00553/Kuningan Timur seluas 1.825 m2 terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berikut bangunan yang berada di atasnya. Kedua, sebidang tanah SHM No. 00554/Kuningan Timur seluas 1.047 m2 terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berikut bangunan yang berada di atasnya.

Atas penyitaan itu, Kaharudin Ongko menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui kuasa hukumnya. Dalam surat itu menyatakan dirinya akan beritikad baik, kooperatif dan berkomitmen menyelesaikan urusan keperdataan yang dianggap pemerintah masih sebagai tanggung jawab obligor BLBI.

Di sisi lain anak Kaharudin Ongko, Irjanto Ongko menggugat Satgas BLBI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan yang terdaftar pada 7 Juni 2022 itu dilayangkan karena langkah Satgas BLBI dalam menyita dan memasang plang terhadap 2 aset tanah miliknya dianggap melanggar hukum.

Siapa nyana, permohonan itu dikabulkan.

"Menyatakan batal keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/2022 tertanggal 28 Januari 2022," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang diketok ketua majelis Sudarsono.

Putusan itu diketok oleh hakim anggota Enrico Simanjuntak dan Andi Maderumpu. Majelis memerintahkan Satgas BLBI untuk menghentikan secara sekaligus dan seketika atas tindakan-tindakan terkait penyitaan maupun penilaian maupun tindakan lanjutan lainnya terhadap:

Sebidang tanah seluas 1.825 m persegi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06.00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya; dan

Sebidang tanah seluas 1.047 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal 23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya;

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Panitia urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta-red) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342.300," ucap majelis.

Lihat juga video 'Sita Hotel & Lapangan Golf, Mahfud: Tak Puas, Tempuh Jalur Hukum!':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT