Mahkamah Konstitusi (MK) menutup persidangan legalisasi pernikahan beda agama setelah melalui 12 kali sidang. Sidang ini digelar atas permohonan E. Ramos Petege, pemeluk agama Katolik yang gagal menikahi perempuan beragama Islam.
"Persidangan hari ini ya, kemungkinan besar adalah persidangan terakhir," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang MK yang dilansir website MK, Rabu (2/11/2022).
Setelah sidang selesai, 9 hakim MK akan melakukan musyawarah hakim untuk memutuskan permohonan tersebut. Apakah dikabulkan, ditolak atau MK memberikan penafsiran tersendiri. Sesuai UU, waktu memutuskannya tidak dibatasi hari. Beda dengan perkara pidana.
Berikut peta perdebatan sidang tersebut yang dirangkum detikcom.
Pertanyaan Hakim Konstitusi
Hakim konstitusi Suhartoyo mempertanyakan relevansi larangan pernikahan beda agama di UU Perkawinan. Sebab, UU itu telah berusia puluhan tahun sehingga konstektualnya bisa saja dikaji lagi.
"Sebenarnya Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ini kan sudah hampir 40 lebih tahun," kata Suhartoyo yang dikutip risalah sidang dari website MK, Senin (4/7/2022).
Suhartoyo menggarisbawahi keterangan DPR yang disampaikan Arsul Sani. Diterangkan Arsul Sani bila larangan itu sudah menjadi perdebatan saat lahirnya UU Perkawinan itu.
 |
"Nah, persoalan yang muncul kemudian, memang dalam konteks kekinian, Pak Arsul dan Pak Dirjen, ini kan sudah berbeda dengan tahun 1974. Apakah tetap statis seperti 1973 atau kah sudah ada konteks kekinian yang sebenarnya juga menjadi bahan kajian bersama ketika akan dilakukan perubahan Undang‐Undang Nomor 174 itu, Pak Arsul?" tanya Suhartoyo.
Sedangkan hakim konstitusi Daniel Yusmic menggarisbawahi pada kenyataannya nikah beda agama tersebut terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta memberi solusi.
"Jalan tengahnya seperti apa?" tanya Daniel tegas.
