.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berbicara tentang memaksimalkan alutsista buatan Indonesia. Produsen dalam negeri menceritakan soal tantangannya.
Vice Director PT Internusa Pasific Perkasa, Romi Christyanto, sebagai salah satu produsen alutsista dalam negeri mengatakan bahan baku dalam perakitan alutsista terbilang mudah. Menurutnya, bagian yang sulit justru hal terkait regulasi.
"Paling susah itu, bahan baku relatif mudah karena semua ini sistemnya cuma kamera radar, kemudian jammer ya. Yang susah dari kita itu sebenarnya regulasi," kata Romi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya regulasi terkait pengadaan mobil anti-drone. Dia mengatakan, karena mobil tersebut memiliki radar, pemancar yang digunakan perlu izin dari Kementerian Perhubungan.
"Regulasi mengenai sistem radarnya kita ini sendiri. Karena kita ini kan pemancar ya, yang sebenarnya itu harus pemancar di Indonesia. Itu harus terdaftar di Departemen Perhubungan untuk telekomunikasi apalagi pancarannya kita ini untuk jamming. Ada potensi risikonya, itu satu," kata dia.
"Sampai saat ini izin buat jamming itu belum bisa dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Tapi karena kita bernaungnya di bawah militer, jadi sah-sah aja, tapi secara legal kita harus didukung sama itu," imbuhnya.
Selain perizinan dan regulasi, tantangan lain yang dihadapi yakni kepercayaan terhadap produknya. Romi mengatakan produk lokal masih dipandang sebelah mata.
"Kedua, ya itu lagi, tingkat kepercayaan untuk produk-produk lokal masih rendah lagi ya," ujarnya.
Termasuk dalam hal ini ketika pengadaan mobil anti-drone yang diproduksi. Pihaknya harus menunggu lima tahun lamanya agar mobil tersebut dapat dikontrak pemerintah Indonesia.
"Sebagai contoh produk ini kita jalanin 5 tahun baru akhirnya dipercaya kontrak Paspampres. Itu pun setelah barang-barang si Paspampres itu sendiri sebelumnya dari Eropa, teruskan trouble-trouble padahal kan pembelinya dalam nilai fantastis kan," jelasnya.
Padahal, kata Romi, penggunaan alutsista dalam negeri banyak manfaatnya. Termasuk masalah perawatan ketika terjadinya kendala dan juga pemangkasan dana.
"Kalau kita, karena kita di Indonesia, ke mana pun VVIP pergi, karena domisili di Indonesia, kita bisa ganti (jika ada kerusakan), kita bisa segera selesaikan masalahnya. Kedua, karena memang tidak ada perbedaan teknologi yang besar, ini basic-nya jammer, blocker, dan radar. Jadi sebenarnya kita bisa support ini full 100% kalau kita beli produk dari luar harus ada update software, update teknologi segala macam ongkosnya terlalu besar," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Jokowi Restui dan Dukung Prabowo, Soal Apa?':
Jokowi Minta Produsen di RI Jadi Prioritas
Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto berbicara tentang alutsista yang dimiliki TNI. Dia mengatakan produsen dalam negeri berupaya memenuhi alutsista.
"Ya, masih belum sesuai target kita, tapi kita pacu terus," kata Prabowo di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).
Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kemhan untuk memaksimalkan produksi dalam negeri. Dia mengatakan saat ini ada kontrak alutsista yang 50 persen berasal dari produksi dalam negeri.
"Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin. Dan saya kira dalam kontrak sekarang ini, bisa dikatakan minimal 50 persen (buatan) dalam negeri," ujarnya.
Prabowo menyebut Jokowi juga mengarahkan Kemhan untuk melakukan kerja sama dengan sumber teknologi maju dari luar negeri. Dia mengatakan Kemhan berjuang keras mengejar target alutsista.
