Jaksa dan Bea Cukai Gagalkan Ekspor 14 Kontainer CPO Diduga Ilegal

ADVERTISEMENT

Jaksa dan Bea Cukai Gagalkan Ekspor 14 Kontainer CPO Diduga Ilegal

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 01 Nov 2022 16:44 WIB
Masyhudi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Masyhudi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) dan Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbar) menggagalkan pengiriman ekspor 14 kontainer CPO (crude palm oil) diduga ilegal. Ekspor itu digagalkan usai mengecek antara dokumen ekspor dan produk yang akan diekspor.

"Pengungkapan perkara ini merupakan 'operasi intelijen' kejaksaan yang mendapatkan informasi tentang rencana ekspor 14 kontainer. Dari informasi ini, kemudian dilakukan pengecekan, berdasarkan dokumen ekspor berisi minyak kotor (miko). Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata berisi CPO (crude palm oil). Sehingga ada perbedaan antara dokumen dan isi kontainer," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Masyhudi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).

Kasus ini terungkap setelah Kajati Kalbar Masyhudi memimpin penanganan perkara tindak pidana ekonomi, dengan mengecek barang bukti 14 kontainer berisi CPO pada Senin, 31 Oktober 2022.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan perekonomian negara. Ia mengatakan pengusaha dapat menjalankan bisnisnya tetapi juga harus memenuhi kewajiban kepada negara supaya tidak ada yang dirugikan. Negara juga tidak dirugikan, sehingga pengusaha juga lancar dalam melakukan kegiatan usaha dengan baik dan jujur untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kita akan koordinasikan terus dan menindaklanjuti kasus ini, dan berharap seluruh pengusaha di Kalbar untuk mendukung program yang telah ditetapkan pemerintah, karena pemerintah saat ini concern terhadap perekonomian negara ini," kata Masyhudi.

Ia menambahkan sejatinya pemerintah melindungi para pengusaha dan investor agar dapat menjalankan bisnisnya. Namun, ia meminta para investor tetap menjaga dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Kalbagbar, Agung Saptono, menyampaikan pihaknya masih terus akan berkoordinasi dan melakukan penelitian mendalam terkait kasus ini.

Agung mengatakan, dari pemeriksaan awal dalam kasus ini, terdapat pemberitahuan barang yang tidak benar dan membuat kerugian negara.

"Kita masih akan melakukan uji lab untuk barang ini kemudian kita akan hitung selisihnya berapa, dan memang untuk pajak ekspor CPO itu lebih besar," kata Agung.

Dalam pengawasan ekspor, pihaknya melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan lanjutan ketika dirasa ada barang yang tidak sesuai.

(yld/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT