Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan koreksi terkait anggaran komponen cadangan (komcad) yang dibuat Kementerian Pertahanan (Kemhan). Temuan itu sudah disampaikan langsung kepada Menhan Prabowo Subianto.
"Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022).
Nyoman menjelaskan koreksi itu bersifat administratif. Dia juga menjelaskan koreksi yang disampaikan BPK itu sudah ditindaklanjuti Kemhan.
"Nah komponen cadangan ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi ini bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," ujar Nyoman.
Nyoman juga menjelaskan mengenai dasar pembentukan komponen cadangan. Dia mengatakan negara akan dianggap kuat jika bisa melindungi dari segala ancaman dalam negeri maupun luar negeri.
"Masyarakat ini boleh dan wajib serta punya hak, untuk bertanggung jawab, diatur UUD pasal 27 dan 30. Kemudian ada peraturan terkait UU Nomor 39 Tahun 2002 dan tahun 2019 yang terakhir, kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat," ujar Nyoman.
(knv/tor)
