MA soal Restorative Justice Kasus Korupsi: Ada Keberatan karena Kompromi

ADVERTISEMENT

MA soal Restorative Justice Kasus Korupsi: Ada Keberatan karena Kompromi

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 01 Nov 2022 11:43 WIB
Andi Samsan Nganro
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengatakan penerapan restorative justice tidak menghentikan proses penanganan perkara. Selain itu, dia menyoroti wacana restorative justice untuk kasus korupsi.

"Restorative justice ini tidak menghentikan proses penanganan perkara. Artinya, penyelesaiannya bisa mengarah pada keadilan yang diharapkan, keadilan untuk semua, keadilan proporsional. Keadilan untuk korban, keadilan untuk terdakwa," kata Andi Samsan dalam acara Konferensi Nasional Keadilan Restoratif yang disiarkan secara daring, Selasa (1/11/2022).

"Jadi perlu dipahami bahwa restorative justice ini yang kita canangkan, yang kita bahas untuk membuat Perma tidak akan menyetop proses penyelesaian perkara. Pada waktu dibahas Perma ini ada pandangan pertama yang mengatakan ya bisa saja karena sasarannya untuk pemulihan kerugian korban," jelasnya.

Andi mengatakan restorative justice tidak tepat untuk diterapkan pada kasus pidana korupsi. Sebab, para koruptor harus diberi efek jera.

"Tapi muncul pandangan kedua bahwa keberatan kalau restorative justice diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena di situ mengandung sifat kompromi. Sedangkan dalam penanganan pidana korupsi memang di situ perlu ada aspek penjeraan jera," ujarnya.

Untuk itu, kata Andi, saat ini sedang dibahas apa saja kasus pidana yang bisa diselesaikan dengan penanganan restorative justice. Nantinya akan disepakati secara bersama-sama.

"Jadi untuk sementara, kita keluarkan dulu dan kita sepakati bersama untuk dipahami bahwa tindak pidana apa saja bisa diterapkan di restorative justice," imbuhnya.

(dek/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT