Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun Indonesia yang setara. Salah satunya dengan mendorong pembangunan di tanah paling timur Indonesia, Papua.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama antara pihak terkait dalam proses percepatan pembangunan Papua sangat dibutuhkan. Hal ini dapat membantu perwujudan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, yakni masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, berbagai kebijakan tak bisa hanya melibatkan para tetua adat ataupun pemangku jabatan semata.
"Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud, karena tokoh adat dan seluruh elemen local champion Orang Asli Papua (OAP) siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun Tanah Papua," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (30/10/2022).
Dalam acara virtual Deklarasi Papua Damai yang diselenggarakan Lembaga Masyarakat Adat Papua pada 1 Juni 2022 lalu, Ma'ruf merinci sejumlah kebijakan dalam mendorong pembangunan di Papua. Yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menugaskan beberapa hal pokok, seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional, dan juga ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme Pemilihan Umum dengan kuota 25%.
Ia menambahkan jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI juga telah berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga serta Persekutuan Gereja Papua (PGGP) di tanah Papua dan Papua Barat yang membahas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua pada Agustus lalu. Koordinasi tersebut menunjukkan pembangunan Papua berbasis kolaborasi tidak hanya melibatkan antar institusi pemerintah saja, tapi juga dengan lembaga dan organisasi agama serta kemasyarakatan lainnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memberikan kebijakan afirmatif dan regulasi dengan mengusung semangat persatuan, memberikan pelayanan umum yang berkualitas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua. Dengan ini, ia berharap kesejahteraan masyarakat Papua dapat segera terwujud.
Meski demikian, Ma'ruf menyadari upaya tersebut tidaklah mudah. Untuk menentukan keberhasilan pembangunan di Papua, diperlukan juga situasi keamanan yang kondusif.
"Upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di Tanah Papua ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif," tuturnya.
Lebih lanjut, terdapat lima kerangka dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang juga merupakan sebuah afirmasi terhadap semangat menuju Indonesia-sentris dan merata. Sejumlah kerangka ini berbicara mengenai percepatan pembangunan sumber daya manusia, percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi, percepatan dan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, serta percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Ma'ruf mengatakan jika semuanya dilakukan secara serius, maka akan sangat mempercepat masyarakat tanah Papua mencapai kesejahteraan yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Sejalan dengan hal itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Velix Wanggai mengatakan dengan kebijakan pemerintah yang meningkatkan sebesar 2,25 persen dana otonomi khusus dari plafon dana alokasi umum nasional, maka akan membuat banyak perubahan positif di Papua.
Menurutnya, adanya gelontoran anggaran itu akan menjadi alasan yang kuat dalam mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua. Khususnya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan yang setara dengan wilayah lainnya diperlukan kerja sama berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga/organisasi agama dan masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Orang Asli Papua pun harus ikut berperan aktif untuk mendukung dan mengawal setiap proses pembangunan di tanah Papua agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat guna semata untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Simak juga 'Keindahan Gunung Botak, Manjakan Mata dengan Hamparan Laut Lepas':
