Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah memasuki usia 3 tahun. Komnas HAM memberikan catatan penting terkait pembenahan masalah HAM di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Catatan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal Amiruddin al-Rahab pada Jumat (28/10/2022). Salah satu yang disoroti Amir adalah terkait masalah HAM di Papua. Menurutnya, Papua masih diwarnai kekerasan.
"Peristiwa kekerasan masih mewarnai Papua. Meskipun Jokowi belasan kali mengunjungi Papua, namun hal itu belum kunjung menghentikan terjadinya kekerasan. Kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan kelompok bersenjata. Di Papua dampaknya adalah mencuat isu pengungsian dari beberapa kampung karena ketakutan," kata Amir kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kekerasan kelompok bersenjata ini terjadi di beberapa titik. Dari Maybrat hingga Nduga.
"Aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata terjadi seperti di Maybrat, Nduga dan Kiwirok, serta Teluk Bintuni. Peristiwa kekerasan yang paling mengejutkan adalah terlibatnya beberapa orang anggota TNI dalam perbuatan memutilasi orang di Timika. Serta pembunuhan kepada orang-orang biasa oleh kelompok bersenjata," tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa Pengadilan HAM peristiwa Paniai bisa menjadi modal pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Namun sayang, jalannya pengadilan ini dinilai hambar.
"Sementara itu Pengadilan HAM untuk peristiwa Paniai, yang semestinya bisa menjadi modalitas bagi pemerintah membangun kepercayaan masyarakat Papua pada proses penegakan hukum, namun berjalan hambar, tanpa greget. Serta gagal menghadirkan di ruang sidang saksi dari orang sipil dari keluarga korban," ungkapnya.
Amiruddin juga menyoroti aduan terkait kinerja polisi. Berdasarkan aduan tersebut, menurutnya, polisi ramah HAM masih jauh dari kenyataan.
"Komnas HAM selama bertahun-tahun selalu menerima pengaduan mengenai kinerja polisi sebagai jumlah teradu terbanyak. Dalam setahun ini, polisi yang ramah HAM kian jauh panggang dari api untuk menghadirkan keadilan. Hal itu tampak dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam setahun ini," ujarnya.
Lihat juga video 'Komnas HAM Temui Kapolrestabes Semarang, Bantu Usut Kasus Mutilasi PNS':